Loading...

03 July 2010

Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Penurunan Drop Out Siswa (Suatu studi di Sekolah Dasar di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis)


Oleh: Ade Suherman

PENDAHULUAN

Lebih besar pasak daripada tiang. Itulah yang kini dikeluhkan sekolah - sekolah yang terkena ketentuan wajib bebas iuran untuk para siswa, seperti tercantum dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Kontroversi kini muncul dari sekolah - sekolah yang dituntut terus meningkatkan kualitas demi mempertahankan citra di masyarakat.



Jumlah siswa SD dan SLTP yang putus sekolah (Drop Out) alias DO justru meningkat sejak pengucuran dana BOS. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa? Setidaknya, pertanyaan ini muncul dalam paparan hasil penelitian tentang faktor- faktor angka putus sekolah. Pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabpuaten Ciamis (Disdik 2008) ini menunjukkan ada lima faktor yang menjadi sebab siswa putus sekolah. Faktor ekonomi, terutama karena kesulitan biaya, menjadi alasan terbanyak (47,1 persen).
Berdasarkan prosesntase yang besar tersebut di atas membuktikan bahwa dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kurang terserap secara optimal serta peruntukannya belum dilaksanakan dengan baik. Dana yang dikeluarkan sekolah jumlahnya cukup besar salah satunya untuk pengembangan program pendidikan dan fasilitas pendukung yang direncanakan sekolah. Hal ini menjadi terhambat karena kurangnnya dana yang dibutuhkan. Dalam menjawab masalah dana tersebut maka pemerintah memberikan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD dan SMP. Namun dalam menentukan jumlah dana yang diberikan untuk tiap sekolah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing sekolah. Permasalahannya, APBS jauh lebih besar dari dana yang diberikan pemerintah.

PEMBAHASAN
Sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/MPN/KU/2008 tanggal 8 Desember 2008 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2009. Untuk itu, dengan hormat diinformasi pada Saudara hal- hal sebagai berikut :
1. Bahwa anggaran BOS untuk tahun 2009 dinaikan rata-rata 50%, sehingga besaran BOS menjdi :
a) Untuk SD/MI Negeri dan Swasta = Rp. 400.000,- /siswa/tahun
b) Untuk SMP/MTs Negeri dan Swsta = Rp. 575.000,- /siswa/tahun
2. Jumlah satuan biaya BOS tersebut termasuk untuk pembelian buku teks. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah pada kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
4. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengendalikan pungutan biaya operasioanl di SD dan SMP swasta, sehingga dari keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta, bebas dari pungutan untuk biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu.
5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009 serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya.
2.1 Fakta Dilapangan tentang Dana BOS
Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan.
Sebagai ilustrasi, sampai 2007 DKI Jakarta misalnya mengalokasikan Rp 50.000 per siswa per bulan untuk SD dan Rp 100.000 untuk SMP. Contoh lain, Kota Bekasi juga mengalokasikan APBD 2008 cukup besar untuk pendamping BOS, sekitar Rp 30.000 per siswa per bulan untuk SD. Ini merupakan kondisi yang mendekati “ideal”. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.
Kedua, pemda menganggap dana BOS sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, tetapi tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat “menikmati” sekolah gratis, meskipun ada “ancaman” penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).
Ketiga, pemda menganggap BOS tidak cukup, tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya, tetapi masih memperbolehkan sekolah menarik dana partisipasi dari masyarakat. Langkah ini tidak “populer”, karena masyarakat masih dibebani dengan biaya pendidikan. Tetapi, sekolah tidak “menderita”, karena kekurangan dana operasional masih bisa ditutup dengan kontribusi dari orang tua/masyarakat. Situasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Dan sayangnya, kedual hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring.
Dalam kasus tertentu, di mana pemda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat harus cukup cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis, khususnya yang dijanjikan oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya, antara lain, dengan menuntut penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana kebijakan tersebut hendak diimplementasikan.
Berdasarkan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah mengatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. Namun, perjuangan 3 tahun para guru dalam wadah PGRI menuntut pemerintah SBY-JK untuk mematuhi UU 20/2003 agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan tidak dipatuhi pemerintah. Hingga pada Mei 2008, para guru berhasil mengugat APBN pemerintah SBY-JK periode 2009 melalui keputusan MK agar pemerintah SBY-JK mematuhi UU 20/2003 sekaligus menandakan kemenangan para guru (maaf, bukan inisiasi partai/politkus yang gemar mempolitisasi APBN 20% adalah hasil usahanya).
Sebelum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para guru pada Mei 2008, akhirnya pemerintah SBY-JK “terpaksa” mematuhi 20% anggaran pendidikan dari APBN. Angka ini meningkat bak disampar petir, karena kita tahu bahwa sektor pendidikan pada tahun 2007 hanya menerima sebesar 11.8% dari APBN (Rp 50.02 triliun). Dan pada tahun 2008 hanya 12% dari APBN (Rp 61.4 triliun). Dan pada tahun 2009, pemerintah baru menganggarkan pendidikan 20% APBN setelah digugat oleh para guru melalui PGRI. Sekali lagi saya tekankan, agar rakyat tidak dibodohi oleh iklan tidak bertanggungjawab karena secara tidak langsung pembuat iklan menghina perjuangan para guru melalui PGRI yang setia selama 3 tahun menggugat APBN yang tidak menganggarkan 20% pendidikan. Inilah politik busuk!
Berikut ini saya sampaikan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil laporan dana BOS dan dana pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, serta hasil pengolahan kuesioner yang telah diisi kepala sekolah. Catatan penting : Data penyalahgunaan anggaran ini hanya disampling 4127 sekolah SD/SMP dari sekitar 200.000 SD/SMP. Atau angka tertera hanya mencatat 2% dari total penyalahan anggaran dana BOS.
Dari hasil audit dan pengolahan data di lapangan, maka diperoleh statisik penyelewangan dana BOS dan dan pendidikan dasar lainnya sebagai berikut:
1. Sebanyak 62.85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL (indikasi korupsi)
a) Sebanyak 62,84% sekolah yang disampling tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS dengan nilai Rp 479,96 miliar [TA 2007] dan Rp 144, 23 miliar [TA 2008 semester I]. Padahal salah satu media perencanaan yang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
b) Penyalahan ini disebabkan oleh : 1) petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS dan 2) Kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah.
2. Sebanyak 4.12% sekolah tidak mengratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya
Dari 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, diperoleh 47 SD (27 SD Negeri dan 20 SD Swasta) dan 123 SMP (95 SMP Negeri dan 28 SMP Swasta) di 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa.
3. Dana BOS sebesar Rp28.14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya (indikasi korupsi).
a) Sesuai dengan peraturan dan perundangan, dana BOS diperuntukkan untuk:
1. pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
2. pembelian buku tekspelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan;
3. pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
4. pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
5. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
6. pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;
7. pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya;
8. pembiayaan langganan daya dan jasa;
9. pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah;
10. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
11. pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah.
b) Penggunaan dana BOS yang dilarang:
1. untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah;
2. membayar bonus,transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid;
3. melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
4. membangun gedung/ruanganbaru;
5. membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung prosespembelajaran;
6. menanam saham; dan
7. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau daerah.
c) Fakta dilapangan: dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar dengan sebagai berikut:
1) Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru.
2) Uang lelah kepala sekolah.
3) Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan).
4) Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid.
5) Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain.
6) Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop.
7) Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat.
8) Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda.
9) Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
10) Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten).
11) Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak)
d) Dengan mengunakan uji sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu sekolah, maka dana BOS yang tidak digunakan sesuai peruntukan dalam operasional sekolah mencapai Rp 1.4 triliun.
e) Dari laporan BPK RI tersebut, mestinya Departemen Pendidikan Nasional (Menteri Subadyo) berbenah diri mengurusi penyalahan penggunaan anggaran sekolah dan mensosialisasi melalui kepada dinas kabupaten/kota untuk mengimplementasikan dengan tepat anggaran BOS dari uang pajak rakyat+sumber daya alam+ utang negara. Bukan pula dengan melancarkan iklan “sekolah gratis” yang menghabiskan ratusan miliar rupiah.
f) Buku dana BOS buku sebesar Rp562.4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS (indikasi korupsi) dan senilai Rp656.7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan.
Dari sampling 4127 SD/SMP di 62 kabupaten/kota, terdapa 134 sekolah di 14 kabupaten/kota senilai Rp 562.4 juta yang menggunakan dana BOS buku untuk membeli buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan juknis BOS buku. Secara statistik, angka penyalahaan BOS buku ini setara dengan Rp 25 miliar untuk sekitar seluruh SD/SMP di Indonesia.
g) Terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp 2.41 miliar dana safeguarding
1) Dalam pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dana safeguarding menunjukkan bahwa pengelolaan dana safeguarding pada Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Barat Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat terjadi penyimpangan senilai Rp 2.14 miliar.
2) Dalam dokumen pemeriksaan BPK RI, secara jelas menyatakan adanya indikasi korupsi dengan rincian sebagai berikut :
1. Pemasangan iklan safeguarding Jawa Barat Utara diragukan kewajarannya dan diindikasikan merugikan keuangan negara sebesar Rp250,37 juta dan ditambah perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp1,32 miliar.
2. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media cetak di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 749,63 juta.
3. Kemahalan harga atas penayangan iklan di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 88,57 juta.
Salah satu penyebab permasalahan tersebut di atas disebabkan lemahnya pengorganisasian dan implementasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Birokrasi masih menjadi biang kebocoran dana negara. Mestinya Depdiknas melalui Mendiknas S sudah melihat hal ini jauh ke depan dan tidak dengan begitu ambisius melancarkan iklan “sekolah gratis”. Jika Anda memang piawai dalam pendidikan, jangan khawatir Anda akan diangkat sebagai Mendiknas lagi oleh Capres yang menang, tanpa harus memenangkan salah satu capres, karena jelas sekali dana iklan sekolah gratis “bisa” menggunakan dana rakyat.
2.2 Mengapa Pendidikan Gratis
A. Pengalaman Negara Lain
Sudah lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar. Melihat pengalaman negara industri baru (new emerging industrialized countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan. Terlebih lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia yang cerdas. Selain itu, era global abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan, menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.
Hanya saja, meskipun sudah jauh-jauh hari mengampanyekan wajib belajar-mulai dari wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun-masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (compulsory education) atau universal education yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat. Dua konsep tersebut berbeda dan hal ini jelas tertuang dalam keputusan internasional, yakni Declaration on Education for All di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang menegaskan compulsory education bukan universal education.
Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.
Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.
Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986, yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar sembilan tahun.
Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan global antara lain karena buruknya pendidikan.
Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang tidak semua laporan itu benar.
Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan sebutan “No Child Left Behind“. Dengan undang-undang ini, berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas, ditanggung negara.
Mengapa pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bagi negara maju pendidikan gratis- selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah.
Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.
Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang.
Dalam “ketegangan” tersebut, persoalan sosial lalu cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya. Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan.
“Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi. Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang- terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan,” kata HAR Tilaar.
Sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat. Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.
Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.
Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan. Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan.
Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan. Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala, setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm). Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.
Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin.
Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi.
Oleh karena itu, harus hati- hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapa yang akan ditopang? Apakah lembaga pendidikannya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana?
Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas. Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.
Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?
B. UU Sisdiknas mendukung Pendidikan Gratis
Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.
Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).
Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangka pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
Berangkat dari uraian normative diatas, dengan mencermati fenomena yang berkembang dewasa ini yang sering dijadikan jargon dalam dimensi politik yaitu “Pendidikan Gratis”. Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga Negara sebagaiman anamat UUD 1945 pasal 31. Hal ini diharapkan menjadi salah satu instrument untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kesalahan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2008 di ribuan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bandung. BPK menilai, berbagai anggaran BOS yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan, harus dikembalikan.
Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, terdapat 1.751 SD dan SMP penerima BOS. Total dana BOS yang disalurkan pada tahun anggaran 2008 mencapai Rp 365 miliar. Sebanyak Rp 301 miliar merupakan dana BOS Pusat, Rp 43 miliar dana BOS yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan Rp 21 miliar berasal dari APBD Kabupaten Bandung. Alokasi dana BOS per siswa SD sebesar Rp 397 ribu. Sedangkan untuk per siswa SMA Rp 570 ribu. Setiap sekolah penerima BOS memperoleh besaran dana BOS beragam, tergantung banyaknya siswa. Sebagai contoh, ada penggunaan dana BOS untuk membayar les yang dilakukan guru PNS. Padahal, itu tidak boleh,. Akibat dari berbagai kesalahan penggunaan dana BOS tersebut, hampir seluruh sekolah diminta untuk mengembalikan dana BOS tersebut ke kas negara. Mengenai besaran pengembalian beragam antara Rp 50-70 juta.
2.3 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
Program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
2.4 Sasaran Program Dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS adalah sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Propinsi di Indonesia
Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :
a) SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 254.000/siswa/tahun
b) SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SMP sebesar Rp. 354.000/siswa/tahun
c) Besar dana BOS Buku untuk jenjang SD dan SMP sebesar Rp. 22.000,- hanya satu kali dalam satu tahun.
2.5 Penggunaan dana Bos
1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut
2) pembelian buku teks pelajaran ( diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku ) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan
3) pembiyaan kegiatan pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya
4) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa
5) pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, kopi, teh dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
6) pembiyaan langganan daya dan jasa : listrik, air , telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
7) pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pinu dan jendela, perbaikan mebelair, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8) pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan hononer.
9) pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
10) pemberian biaya transportasi bagi siswa miskin yang mengahdapimasalah biaya transportasi dari dan ke sekolah
11) pembiyaan pengelolaan BOS : alat tulis kantor ( ATK ), penggandaan, surat meyurat dan penyusunan laporan
12) khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan non Islam, dana bOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah
13) bila seluruh komponen tersebut diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebelair sekolah.
Penggunaan dan BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar, besarnya mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dana bos tidak boleh digunakan untuk :
1) disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
2) dipinjamkan kepada pihak lain
3) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misal studi banding, studi tour dan sejenisnya
4) membayar bonus, trasnportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa
5) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
6) membangun gedung/ruang baru
7) membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
8) menanam saham
9) membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat ataudaerah
2.6 Ketentuan Yang Harus Diikuti Sekolah Penerima Bos
Sekolah yang menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 ( dua ) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :
a) Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan / sumbangan / iuran seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS ( bila masih ada ) digunakan untuk mensubsidi siswa lainnya. Dengan demikian sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila seluruh siswa tergolong miskin dan atau bila dana BOS cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah, maka otomatis sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis.
b) Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orangtua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.
2.7 Pengawasan Program BOS
Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dilakukan oleh lembaga pengawas yang berkompeten antara lain oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal serta BAWASDA Propinsi dan kota Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap kinerja dan administrasi keuangan. Selain itu dalam rangka transparansi pengelolaan dana BOS, program ini juga dapat dimonitor oleh:
1. Unsur masyarakat
2. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kota , propinsi dan pusat.
Lembaga tersebut dapat melakukan monitoring dalam rangka pelaksanaan program BOS di sekolah, tetapi tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, diharap agar segera dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.
2.8 Dana BOS terlalu kecil
Pendidikan gratis yang menjadi program presiden RI Susilo Yudhoyono (SBY) hanya sebatas lip service semata. Walaupun slogan itu selalu dan terus dikumandangkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan hampir semua sekolah negeri dan swasta di semua tingkatan sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu masyarakat miskin dalam melanjutkan wajib belajar (wajar) 9 tahun masih dikutip pembiayaan disekolahnya. Padahal, dana BOS digulirkan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat mengecap pendidikan. Sedangkan penggunaanya untuk membayar uang sekolah dan uang buku, tapi realitanya setiap sekolah yang memperoleh dana BOS masih juga mengutip uang sekolah dan uang buku. Dari pengamatan Waspada Online dibeberapa sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang memperoleh dana BOS, terlihat sekolah SMP masih dikutip biaya sebesar Rp27ribu/bulan per siswa.
Seperti di salah satunya MTS swasta didaerah Jalan Krakatau melakukan pengutipan pembiayaan kepada siswanya. Para siswa diwajibkan membayar uang sekolah setengah. Selain itu, siswa juga diwajibkan membayar uang sewa buku sebesar Rp15 ribu keseluruhan buku pelajaran, bahkan terkadang ada salah satu buku. “Alasannya dikarenakan untuk membayar gaji guru yang masih sangat minim,” tutur salah seorang guru di sekolah itu yang namanya disembunyikan kepada Waspada Online. Sumber itu menyebutkan, hal itu dilakukan karena dana BOS Rp27ribu/bulan per siswa tidak cukup, ditambah lagi sekarang ini harga bukupun mahal . Biar tahu dana BOS yang kami terima sangat jauh dari harapan dan sangat tidak cukup per siswa. Sedangkan untuk sekolah negeri, memang tidak membayar uang sekolah. Hanya saja dari informasi yang diterima sekolah itu memberlakukan uang sewa buku dan mewajibkan anak membeli uang LKS serta membayar uang ujian.
2.9 Dana BOS Naik 50 Persen
Peningkatan anggaran di sektor pendidikan menjadi 20 persen pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 akan diikuti dengan peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tak tanggung-tanggung, Mendiknas Sudibyo tengah mengajukan usulan besaran dana BOS tahun mendatang, naik 50 persen dari dana BOS tahun 2008 yang bernilai Rp11,2 triliun. Alokasi anggaran pendidikan tahun depan, jelas diusahakan memenuhi tuntutan konstitusi sebesar 20 persen dari total APBN atau sebesar Rp224 triliun. Target tersebut, selain diikuiti dengan kenaikan tunjangan dan gaji guru, juga akan diiringi dengan kenaikan dana BOS. Dari catatan Padang Ekspres, jika total dana BOS tahun 2008 bernilai Rp11,2 triliun, dan pengajuan disetujui DPR RI, tahun 2009 akan terealisasi dana BOS sebesar Rp16,8 triliun. Peningkatan tersebut baru angka minimal. Mungkin saja jumlahnya bisa lebih dari itu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh tanah air dan merealisasikan wajib belajar 9 tahun. Jika tidak cukup, adalah sebuah kewajiban dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mencukupkan. Peningkatan dana BOS tahun mendatang, diharapkan dapat mengurangi beban orangtua murid atas pungutan-pungutan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Untuk tahap awal ini, walaupun dana BOS juga diberikan untuk sekolah swasta, tetap akan memprioritaskannya pada sekolah negeri.
Jika anggaran pendidikan tahun depan terealisasi sebesar Rp224 triliun atau 20 persen dari total APBN, artinya dana BOS baru memakai 7,5 persen dari total anggaran pendidikan. Sisanya menurut akan terserap untuk gaji guru dan sektor lainnya.
2.10 Anggarkan BOM
Selain untuk dana BOS, juga dianggarkan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOM) untuk sekolah menengah atas. Namun belum bisa berani memberikan persentase angka pastinya. Pastinya, angka tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran lainnya. ”Dana BOM disediakan untuk peningkatan manajemen sekolah. Mungkin tidak untuk keperluan fisik, tapi untuk kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah.
Baik BOS ataupun BOM belum tentu serta-merta membebaskan biaya pendidikan. Pada 2008 pemerintah menetapkan besaran BOS untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Rp254 ribu. Sementara untuk sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah sederajat Rp354 ribu. Saat ini, ada 28.702.394 siswa tingkat SD, dan 11.060.344 siswa tingkat SMP yang membutuhkan dana BOS. yaitu Rp381 ribu per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan Rp531 ribu per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Angka tersebut juga akan ditambah BOS buku yang besarnya Rp20 ribu,” ujarnya sembari menambahkan besaran dana BOS tiap provinsi akan berbeda adalah sesuai dengan tambahan dari pemerintah daerah.
Kebijakan penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar 50 persen pada tahun anggaran 2009, harus disikapi serius oleh pemerintah. Jangan sampai, alokasi anggaran tersebut nantinya tidak tepat sasaran dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Selama ini peruntukkan dana BOS sebagian besar boleh dikatakan sudah berhasil. Namun memang masih ada masalah akibat pungutan pihak sekolah, yang cenderung memberatkan orangtua siswa. Dengan ditambahnya anggaran BOS, kita berharap orangtua siswa tidak lagi dibebankan biaya yang terlalu mahal. Untuk mengawasi distribusi dana BOS nantinya harus mengoptimalkan potensi pengawas sekolah, sehingga tidak ada lagi oknum yang berani bermain dengan dana BOS yang notabene adalah untuk siswa dan pembangunan sekolah. Pengawas sekolah tidak lagi hanya sekali-sekali mengawasi sekolah, namun harus kontinu, bila perlu sekali sebulan, atau dua kali dalam sebulan. Dan yang terpenting, Disdik harus menempatkan orang yang tepat untuk itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mendiknas Bambang Sudibyo tengah mengajukan usulan besaran dana BOS tahun mendatang hingga 50 persen. Besaran dana BOS tahun 2008 yang bernilai Rp11,2 triliun. Menurut , alokasi anggaran untuk pendidikan tahun depan diusahakan memenuhi tuntutan konstitusi sebesar 20 persen dari total APBN atau sebesar Rp224 triliun. Target tersebut, selain diikuiti dengan kenaikan tunjangan dan gaji guru, juga akan diiringi dengan kenaikan dana BOS.
2.11 Peranan Dana Biaya Operasional Sekolah Terhadap Penurunan Drop Out Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Dana BOS merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan. Berdasarkan realita di lapangan khususnya pengalokasian dana bos di SD di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pelaksanaan dana BOS rentan masalah penyimpangan baik di SD maupun SMP mudah diduga. Hal ini disebabkan antara lain adanya kesamaan mata anggaran antara BOS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah alias APBS. Akibatnya, terjadi penganggaran ganda yang dilakukan pihak sekolah. Di luar masalah itu, ada fenomena menarik yang terjadi di daerah daerah Ciamis misalnya, jumlah siswa SD dan SLTP yang putus sekolah (drop out) alias DO justru meningkat sejak pengucuran dana BOS. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa? Setidaknya, pertanyaan ini muncul dalam paparan hasil penelitian tentang faktor- faktor angka putus sekolah.
Pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabpuaten Ciamis (Disdik 2008) ini menunjukkan ada lima faktor yang menjadi sebab siswa putus sekolah. Faktor ekonomi, terutama karena kesulitan biaya, menjadi alasan terbanyak (47,1 persen). Faktor lain (berturut-turut) karena malas belajar (34,3 persen), tidak dapat mengikuti pelajaran atau lemahnya daya berpikir (12,9 persen), sakit atau kawin (3,9 persen), serta faktor lain seperti faktor kenakalan atau indisipliner (2,8 persen). Faktor ekonomi, yang menjadi alasan terkuat siswa putus sekolah, dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang kebanyakan berprofesi petani dengan penghasilan tidak menentu. Ditambah dengan faktor domisili yang berada di luar kota, masalah biaya transportasi juga menambah tekanan tingginya angka DO.
Adapun faktor lain penyebab siswa putus sekolah, boleh dibilang menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk mengatasinya. Rendahnya motivasi belajar, kedisiplinan, dan kemampuan berpikir siswa akan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar peran sekolah dalam melayani siswa. Dikaitkan dengan tingginya siswa putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ada beberapa pilihan yang dapat diambil pemerintah. Misalnya dengan memperbesar indeks dana BOS, memperkuat fokus pembiayaan pada siswa, atau memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh pihak sekolah. Pembesaran indeks dana BOS, jika dikaitkan dengan masih adanya siswa putus sekolah itu, didasarkan pada asumsi kesulitan keluarga (petani atau buruh) dalam menyediakan dana tunai. Mobilitas siswa dari luar kota tentu harus didukung oleh tersedianya dana tunai setiap hari. Sayangnya hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh para petani dan buruh. Itu pun dengan masih menisbikan peranan pengusaha angkutan, karena sebenarnya—tanpa kita sadari— mereka telah lama menyubsidi biaya angkutan para siswa dengan tarif setengah harga. Pembesaran indeks bantuan ini, dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah, terutama digunakan untuk memberi kompensasi biaya angkutan. Meskipun di dalam ketentuan telah disebutkan adanya bantuan transportasi siswa (miskin), tidak jelas bagaimana pihak sekolah merealisasikannya.
Di tengah situasi perekonomian yang masih tidak menarik ini, peningkatan indeks bantuan akan sangat membantu siswa miskin guna menunjang mobilitas mereka. Ini lebih murah, misalnya, ketimbang dengan penyediaan biaya pendirian unit sekolah baru di tiap kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek akses siswa ke sekolah. Alternatif lain adalah dengan memperkuat fokus pembiayaan pada pos bantuan transportasi siswa. Tanpa pembesaran indeks dana BOS, penguatan fokus bantuan transportasi memang akan "memakan" pos anggaran lain. Dalam hal ini pihak sekolah selayaknya rela mengorbankan pos-pos lain yang tidak seharusnya dibiayai dana BOS. Misalnya, pos biaya ulangan harian. Kegiatan ulangan harian semestinya tidak harus dijadikan "ritual" yang harus dibiayai. Sebab, kegiatan ini telah melekat pada tugas pokok guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ironisnya, justru pada pos-pos sejenis inilah yang memakan anggaran paling besar dari dana BOS. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak sanggup menambah indeks bantuan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak sekolah dalam mengalokasikan pos-pos anggaran yang bersumber dari BOS. Jangan sampai terjadi penganggaran ganda pada kedua sumber dana (BOS dan APBS) sehingga menyimpang dari tujuan. Tidak kalah penting untuk dicermati adalah masalah akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana rawan terjadi rekayasa. Pembuatan laporan adalah satu hal, sedangkan penggunaan dana secara riil adalah hal lain.
Munculnya biaya siluman seperti upeti maupun "tanda terima kasih", di samping godaan untuk menyelewengkan dana demi kantong pribadi, menjadi salah satu sebab penggunaan dana bantuan tidak sampai pada sasaran. Yang terkena imbas dari kondisi ini lagi-lagi siswa (miskin).
Angka putus sekolah di kabupaten ciamis terbilang tinggi, hal ini yang menyebabkan IPM kabupaten ciamis kurang dibandingkan dengan kabupaten lain di jawa barat. Salah satu faktor keberhasilan IPM indikator ditentukan oleh pendidikan, hal ini yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan menjadi prioritas utama dengan meningkatkan pendidikan dan mengalokasikan pembiayaan pendidikan baik dari daerah kota/kabupaten, provinsi maupun pusat.
Kasus siswa putus sekolah salah satunya yaitu masalah ekonomi orang tua siswa, lingkungan kurang mendukung, budaya, keluarga, jarak rumah kesekolah jauh, dan faktor subsidi pembiayaan dari pemerintah. Jika pemerintah tidak mengantisipasi hal ini, apalagi Presiden telah mengeluarkan instruksi tentang percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (SD/SMP) sembilan tahun. Percepatan itu harus diimbangi tanggung jawab pembiayaan, dalam hal ini melalui BOS. Dengan demikian pemerintah perlu memberikan subsidi untuk pendidikan secara kontinue supaya pendidikan di indonesia lebih maju untuk tujuan jangka panjang, jika hal tersebut di abaikan, maka pendidikan di Ciamis khususnya dan umumnya di indonesia sulit untuk berkembang.


KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis melalui (studi perpustakaan, internet, koran dan media lainnya) mengenai dana BOS diperoleh keterangan bahwa.
1) Secara keseluruhan dana BOS tidak berpengaruh terhadap drop out siswa, kenyataanya angka drop out siswa masih tinggi.
2) Pengelolaan dana BOS menimbulkan pro dan kontra.
3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabpuaten Ciamis (Disdik 2008) menunjukkan ada lima faktor yang menjadi sebab siswa putus sekolah. Faktor ekonomi, terutama karena kesulitan biaya, menjadi alasan terbanyak (47,1 persen). Faktor lain (berturut-turut) karena malas belajar (34,3 persen), tidak dapat mengikuti pelajaran atau lemahnya daya berpikir (12,9 persen), sakit atau kawin (3,9 persen), serta faktor lain seperti faktor kenakalan atau indisipliner (2,8 persen). Faktor ekonomi, yang menjadi alasan terkuat siswa putus sekolah, dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang kebanyakan berprofesi petani dengan penghasilan tidak menentu. Ditambah dengan faktor domisili yang berada di luar kota, masalah biaya transportasi juga menambah tekanan tingginya angka DO.
3.2 Saran
1) Jika drop out siswa di kabupaten ciamis khususnya lebih kecil, maka pengelolaan dana BOS harus transfaran dan dikelola dengan baik.
2) Supaya dana BOS tidak menimbulkan pro dan kontra di sekolah dan masyarakat, maka proforsinya harus sesuai dengan kebutuhan.
3) Jika angka pendidikan di kabupaten ciamis ingin tinggi, maka dukungan dari berbagai aspek sangat dibutuhkan, baik masyarakat, lingkungan sekitar dan pemerintah.
REFERENSI
http://www.diknaspadang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=27&artid=577
http://www.waspada.co.id
http://mediainfokota.jogjakota.go.id/detail.php?berita_id=9
UU Sisdiknas 2003.
Semua Bisa Seperti Jambrana, Kisah Sukses Sebuah kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya.
www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k).
Jalal, Fasli, ”Pendidikan Anak Dini Usia, Pendidikan yang Mendasar”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.
Nur Islam, Ubes, 2004, Mendidik Anak dalam Kandungan, Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini, Gema Insani, Jakarta.
Roberta Berr, Child Family and Commuinity, New York, CBS College, 1985.
Sarongallo, Tana’Ranggina dan ZainabTana’ Ranggina Sarongallo, 1984, Psikologi Perkembangan, FIP IKIP Ujung Pandang.
Syarief, Hidayat, ”Pengembangan Anak Dini Usia: Memerlukan Keutuhan”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.
Universitas Indonesia, 1981. Penelitian Kemajuan Belajar Anak SD di DKI, Jakarta.
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/02/5-fakta-fakta-penyelewangan-dana-bos-ironi-sekolah-gratis/


20 comments:

nuraeni said...

harus'a diadakn
pendidikan khusus untuk anak yang kurang mampu...

dengan gratis
saya peduli!!!

foredi kudus said...

Tips yang cerdas cuma di Wibesite ini banyak kumpulan Artikel bagus. harus dicoba. salam sukses

foredi kendari said...

Amazing artikel, Infonya bagus banyak mengandung Tips dan Pesan yang bermutu. salam sukses

foredi kediri said...

Tips dan Info menarik, boleh dicoba, Semoga berhasil

foredi karawang said...

Setelah membuka Wibesite ini, saya menemukan Artikel yang Amazing dan infonya boleh dicoba. Sukses selalu

cara cepat hamil said...

Cemerlang Postingan dan Infonya.boleh dicoba. ditunggu info berikutnya. TerimaksihC

cara mengatasi jerawat said...

Terima Kasih, Tulisan yang sangat membantu. Salam Sukses!

cara mengobati jerawat said...

Terima kasih atas pencerahannya, tulisannya menarik juga. Saya akan coba

cara menyembuhkan jerawat said...

aku paling senang dengan semua pengetahuan ini, terima kasih sudah berbagi ilmu

jerawat batu said...

boleh di coba tipsnya

menghilangkan jerawat said...

Amazing artikel, Infonya bagus banyak mengandung Tips dan Pesan yang bermutu. salam sukses

obat jerawat said...

Tips dan Info menarik, boleh dicoba, Semoga berhasil

penyebab jerawat said...

Setelah membuka Wibesite ini, saya menemukan Artikel yang Amazing dan infonya boleh dicoba. Sukses selalu

obat kanker otak said...

Terimakasih Banyak Tips dan Artikelnya, boleh dicoba. Salam sukses

kanker prostat said...

Ilmu yang bermanfaat dan berguna Cuma ada di Wibesite ini, terutama Tips dan Artikelnya. Jadi ingin coba. Salam sukses

obat kanker rahim said...

Postingan yang sangat Hebat, Tips boleh dicoba.salam sukses

kanker serviks said...

Tipsnya boleh dicoba, Artikelnya sangat bermanfaat.

obat kanker payudara said...

Terimaksih untuk Info yang sangat Amazing, boleh dicoba.

obat kanker said...

Sebanyak saya membaca Artikel,baru kali ini saya menemukan Artikel yang Amazing. boleh di coba. Terimaksih

refand said...

salam kenal dan sukses selalu gan....

Post a Comment

Bagi Pengunjung dan mengambil data dari Blog ini, Untuk Perbaikan artikel-artikel di atas DIWAJIBKAN BERKOMENTAR, Trms..Wassalam

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons