Loading...

20 November 2010

PENGARUH KEMAMPUAN PROFESIONAL KEPALA MADRASAH DAN PERAN KOMITE TERHADAP MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI MTS SE-KECAMATAN BAREGBEG

1. JUDUL: PENGARUH KEMAMPUAN PROFESIONAL KEPALA MADRASAH DAN PERAN KOMITE TERHADAP MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI MTS SE-KECAMATAN BAREGBEG

2. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diyakini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan harkat manusia, serta martabat bangsa. Tolok ukur bangsa berkualitas dapat dilihat dari sejauh mana keberhasilan pendidikan dilaksanakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat pada suatu bangsa, maka bangsa tersebut dianggap telah maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Menyadari betapa pentingnya pendidikan, hampir semua Negara secara berkesinambungan berusaha memperbaiki sistem pendidikan kearah yang lebih baik dengan tidak mengabaikan karakteristik budaya bangsa masing-masing. Kedudukan pendidikan di Indonesia merupakan hal yang penting dan mendasar, karena melalui pendidikan usaha-usaha memperjuangkan kehidupan rakyat yang adil dan makmur sebagai cita-cita seluruh bangsa dapat diwujudkan secara memadai. Secara eksplisit hal tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih tegas lagi, “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang[1]”.

Dewasa ini penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan formal (sekolah) dan jalur pendidikan non formal (luar sekolah). Menurut, bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi[2].

Pembagian jenjang pendidikan kedalam beberapa tingkatan ini bertujuan untuk mempermudah proses penyampaian transformasi ilmu kepada peserta didik. Pada tingkat pendidikan dasar, diharapkan dapat membentuk dasar-dasar kepribadian yang kokoh dan beriman, sementara pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan pengembangan pendidikan dasar. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus tetap didasarkan pada etika agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Idealitas pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan yang dikembangkan tersebut tidak hanya menghasilkan sosok manusia yang melek ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dilandaskan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 31 ayat 3 UUD 1945 disebutkan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Rumusan ini kemudian dijabarkan dalam UU yang menyebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab[3].

Pelaksanaan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal (sekolah) menurut pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No 20 tahun 2003 adalah pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat[4]. Sekolah merupakan institusi yang kompleks, dan tidak akan menjadi baik dengan sendirinya kecuali melalui pengelolaan yang baik dan inovasi tertentu[5]. Dalam proses itu, kepala sekolah bersama stafnya berusaha melakukan berbagai usaha agar sekolahnya menjadi lebih baik. Upaya penyelenggaraan pendidikan formal yang bermutu sangat berkaitan erat dengan kejelian dan ketepatan dalam mengidentifikasi, memformulasi, mengemas, serta menjabarkan kebijakan, strategi dan program operasional pendidikan. Hal ini berarti kemampuan manajerial kepala madrasah perlu dikembangkan dan difungsikan secara optimal. Oleh sebab itu madrasah sebagai unit kerja terdepan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan riil di bidang pendidikan, sudah saatnya untuk memiliki otonomi kerja dalam menjalankan manajemen dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Di bawah kepemimpinan kepala madrasah yang profesional, madrasah mampu menampilkan dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan (Qur'an Surat Ash Shaff ayat 4)

¨bÎ) ©!$# =Ïtä šúïÏ%©!$# šcqè=ÏG»s)ムÎû ¾Ï&Î#Î6y $yÿ|¹ Oßg¯Rr(x. Ö`»uŠ÷Yç/ ÒÉqß¹ö¨B ÇÍÈ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh[6]”.

Sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasahnya. Dengan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal menjadi semakin meningkat. Tanggung jawab kepala madrasah tidak hanya terbatas pada tugas internal madrasah saja tetapi juga tugas diluar madrasah yaitu berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat dan pihak orang tua murid. Untuk menghadapi berbagai pihak dengan berbagai sifat dan karakter yang berbeda, maka kepala madrasah perlu memiliki kesadaran tentang adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi didalam kelompok yang dihadapi. Mereka harus mengetahui dan mengenal dengan baik orang-orang yang dihadapi. Kepala madrasah harus mampu menjadi mediator antara madrasah dengan masyarakat, dengan menyediakan waktu untuk semua pihak agar bisa berdialog dan membuat kesepakatan dan konsensus yang merefleksikan harapan-harapan masyarakat dan kepala madrasah maupun pihak madrasah terhadap madrasah itu sendiri.

Untuk melaksanakan tugas yang rumit dan banyak tersebut, diperlukan seorang kepala madrasah yang profesional. Satu hal yang perlu disadari bahwa menjadi kepala madrasah yang profesional merupakan satu hal yang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipahami, dipelajari, maupun dikuasai, untuk itu diperlukan keahlian kepemimpinan. Kepemimpinan kepala madrasah dalam mengelola madrasah yang efektif penuh tanggung jawab akan mampu melaksanakan tugas kepala madrasah dengan baik dan pada akhirnya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya kepemimpinan yang tidak efektif akan menyebabkan tidak berhasilnya sebagian atau bahkan tugas kepala madrasah itu sendiri, dan akhirnya menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Kepala madrasah merupakan personel pendidikan yang memiliki peran besar dalam mencapai keberhasilan pengelolaan madrasah. Kualitas kepemimpinan kepala madrasah yang didalamnya termasuk pula kepribadian, keterampilan dalam menangani masalah yang timbul di madrasah, kemampuan dalam menjalin hubungan antar manusia serta gaya kepemimpinan situasional sangat menentukan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas proses belajar mengajar di madrasah. Dalam hal ini keberhasilan kepala madrasah dalam memimpin madrasah tampak dari apa yang dikerjakannya. Hal ini penting untuk dikedepankan karena apa yang dikerjakan kepala madrasah melalui kebijaksanaan yang telah ditetapkan akan dipengaruhi kondisi fisik dan psikis guru dan karyawan lainnya.

Indikator keberhasilan proses pendidikan sekolah biasanya tercermin dari kualitas produk lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan, masalah kualitas / mutu pendidikan , efisiensi dan efektifitas pendidikan merupakan masalah pokok yang telah menjadi kesepakatan nasional untuk diprioritaskan penanggulangannya (menurut Tillar dalam bukunya berjudul Beberapa agenda reformasi pendidikan dalam perspektif abad 21 halaman 390), sehingga acuan pengelolaan pendidikan pada akhirnya harus didasarkan pada mutu produk pendidikan yang mencerminkan proses pendidikan dilaksanakan. Berbicara masalah mutu pendidikan tidak lepas dari Output dan Outcome dari suatu sekolah, Output merupakan hasil yang berupa angka/nilai akademik, angka atau dapat berupa angka kelulusan sekolah ada sebagian orang yang menganggap bahwa NEM (Nilai Ebtanas Murni ) adalah segala-galanya krberhasilan pendidikan hanya diukur dengan NEM saja, tentu penilaian yang demikian ini tidak tepat karena Outcome lah yang lebih diutamakan karena outcome ini merupakan hasil lulusan suatu sekolah akan meneruskan kemana ? kalau SLTP yang dimaksud outcome adalah berapa prosenkah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK ?, sedangkan outcome pada SMA berapa prosenkah siswa yang melanjutkan ke Pergurun Tinggi ?, sedangkan kalau SMK berapa prosenkah siswa yang terserap dunia kerja ? dan berapa prosensiswa yang melanjutkan ke Pergurun Tinggi ?, untuk sekolah yang ada dipedesaan (disebut sekolah pinggiran) yang perlu dikembangkan adalah ketrampilan proses dan kecakapan hidup ( life skill ).sesuai dengan lingkungan yang ada disekolah tersebut, memanag ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, salah satunya adalah Peran masyarakat peduli pendidikan.
Organisasi peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebetulnya sudah sejak dulu misalnya : POMG, BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Sekarang diera reformasi sesuai dengan Keputusan Menteri bahwa:

“Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal, organisasi peran masyarakat dalam pendidikan tingkat Kabupaten / Kota namanya Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat satuan pendidikan / sekolah dibentuk Komite Sekolah, Komite Sekolah sendiri merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah, meskipun secara organisatoris antara Dewan Pendidikan tingkat kabupaten dengan komite sekolah tidak ada suatu ikatan apapun atu tidak mempunyai hubungan hierarkis, tetapi paling tidak sekali waktu dipertemukan antuk memecahkan masalah- masalah pendidikan baik yang ada ditingkat sekolah maupun yang ada ditingkat kabupaten/kota”[7].

Tujuan didirikannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah : 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu . Peran dan fungsi didirikannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah 1). Pemberi pertimbangan (advisory) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, 2) Pendukung (Suporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 3) Pengontrol (Controling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Bagi sekolah yang berada diperkotaan yang mendapat dukungan penuh dari Sumber Daya Manusia maupun orang tua murid, mengenahi peningkatan mutu pendidikan bukan merupakan masalah, tetapi bagi sekolah yang berada dipinggiran/pedesaan dimana kesadaran masyarakat akan pendidikan belum sepenuhnya disadari, perlu dorongan dari pemerintah dalam bentuk himbauan dan dukungan moril maupun materiil, agar supaya mutu pendidikan dapat merata, apalagi dengan adanya program MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ) yang menempatkan sekolah sebagai obyek perubahan ( inovasi) karena sekolah dapat lebih mandiri dalam pemberdayaan seluruh komponen yang ada disekolah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada disekolahan tersebut.

Kepala Madrasah sebagai pimpinan madrasah memikul tanggung jawab yang amat besar untuk memenuhi harapan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan mengemban tugas pokok Pendidikan Nasional, maka kepala madrasah dituntut untuk mampu mengarahkan, mengatur, memberi teladan anak buahnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan ketidakberhasilan madrasah dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya kepala madrasah mengatur atau mengelola madrasah atau seluruh potensi madrasah agar berfungsi optimal dalam mendukung tercapainya tujuan madrasah. Dengan demikian, Kepala Madrasah bukan sekedar pelaksana atas berbagai kebijakan atasan, melainkan sebagai pemimpin profesional yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan manajemen madrasah demi tercapainya mutu pendidikan di madrasah yang dipimpinnya. Sebesar 85% dari masalah perbaikan mutu adalah tanggung jawab manajemen. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan madrasah agar mutu madrasah tetap terjaga dengan baik[8].

Mutu pelayanan pendidikan ditentukan oleh sekurang-kurangnya faktor sarana, prasarana, alat perlengkapan pembelajaran dan faktor guru. Faktor sarana prasarana dimaksud misalnya ruang belajar dan mebelnya yang memenuhi syarat. Alat perlengkapan pembelajaran yang digunakan gur seperti media belajar, alat peraga dan lainnya cukup tersedia. Sedang faktor kepala sekolah dan guru harus memiliki profesionalisme dan kesejahteraan yang cukup agar tidak berhati bimbang dalam mengelola sekolah dan mengajar. Apabila sudah terpenuhi, maka mutu pelayanan pendidikan akan dapat terimplementasikan yang tentunya siswa akan dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan. Sudahkan siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan? Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah siswanya masih belajar di ruang kelas yang pada bolong, meja, kursi yang reot. Hendak praktik di laboratorium IPA, alat/bahan praktik sangat tidak memadai. Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak ada komputer. Buku pegangan siswa tak pernah lengkap walau dana BOS Buku sudah ada Selain itu, peralatan berupa model, alat peraga, alat/bahan praktik, media pembelajaran, dan alat-alat pembelajaran lainnya kebanyakan sekolah masih belum memadai.

Uraian di atas menggambarkan urgensi atau alasan pemilihan topik ini sebagai bahan kajian untuk ditelaah lebih lanjut, yakni mengkaji melalui metode ilmiah tentang “PENGARUH KEMAMPUAN PROFESIONAL KEPALA MADRASAH DAN PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI MTS SE-KECAMATAN BAREGBEG”.

3. Perumusan Masalah

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya banyak masalah-masalah yang perlu untuk diteliti, tapi mengingat kurangnya bekal kemampuan teoretis, kurangnya penguasaan atas metode yang diperlukan, kurang tersedianya alat-alat dan perlengkapan penelitian, sedikitnya waktu yang dapat digunakan dalam penelitian serta kurang tersedianya biaya yang diperlukan, maka tidak semua masalah-masalah tersebut dapat diteliti. Kemudian penulis membatasi masalah tersebut selanjutnya merumuskannya sebagai berikuti:

1) Seberapa besar pengaruh kemampuan professional kepala madrasah terhadap mutu layanan pendidikan di MTs se-kecamatan Baregbeg?

2) Seberapa besar pengaruh peran komite madrasah terhadap mutu layanan pendidikan di MTs se-kecamatan Baregbeg?

3) Seberapa besar pengaruh kemampuan profesional kepala madrasah dan peran komite sekolah terhadap mutu layanan pendidikan di MTs se-Kecamatan Baregbeg?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk:

1) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan profesional kepala madrasah terhadap mutu layanan pendidikan di MTs se-kecamatan Baregbeg.

2) Untuk mengetahui pengaruh peran komite madrasah terhadap mutu layanan pendidikan di MTs se-kecamatan Baregbeg.

3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan professional kepala madrasah dan peran komite sekolah terhadap mutu layanan pendidikan di MTs se-Kecamatan Baregbeg.

5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pelaksanaan penelitian adalah:

1) Kegunaan secara Ilmiah

a. Dapat digunakan oleh kalangan akademis sebagai bahan kajian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

b. Hasil penelitian ini pun dapat digunakan sebagai alternatif baru dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di masa yang akan datang.

2) Kegunaan secara Praktis

a. Dapat dijadikan bahan acuan oleh para pemegang kebijakan atau para tokoh yang memiliki perhatian dalam bidang pendidikan yang sinergis mengenai peran lembaga penyelenggara pendidikan beserta jajarannya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

b. Hasil penelitian ini sebagai bahan acuan bagi penulis untuk menciptakan pendidikan yang ideal di masa yang akan datang, juga hasil penelitian ini pula dapat disosialisasikan kepada para penyelenggara pendidikan, pimpinan kepala sekolah, guru dan staf lainnya sebagai upaya menciptakan pola pendidikan yang ideal.

6. Landasan teori

1) Profesional Kepala Madrasah

Profésionalitas merupakan perihal profesi; keprofesian atau kemampuan untuk bertindak secara professional[9]. Selanjutnya “Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian sesseorang[10]”. Sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota asuatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionlanya[11]. Menurut pendapat lain Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengmbangkan strategi-strategi yang digunakanny dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu[12]. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “sebagai komitmen untuk ide-ide professional dan karir[13]”.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa profesionalisme dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah suatu bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas keprofesionalannya dapat tercapai secara berkesinambungan.

Kepala sekolah merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. Kepala sekolah sama dengan kepala madrasah. Dengan kata lain, kepala madrasah adalah kunci keberhasilan pendidikan di madrasah. Kepala sekolah (baca madrasah) sebagai the key person — penanggungjawab utama atau faktor kunci – untuk membawa madrasah menjadi center of excellence, pusat keunggulan dalam mencetak dan mengembangkan sumberdaya manusia madrasah[14]. Apakah madrasah itu menjadi efektif, menjadi madrasah yang sukses atau sebaliknya, semua tergantung dengan peran seorang kepala madrasah. Ini berarti, profesionalisme kepala madrasah menjadi sebuah keharusan.

Secara operasional kepala madrasah adalah orang yang paling bertanggungjawab mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya (resources) madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah yang dipimpinnya menuju madrasah yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, dibidang pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, dibidang prestasi akademik dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala madrasah: menciptakan madrasah yang bermutu. Karena tugas keseharian kepala madrasah bergelut dengan mutu, sudah seharusnya pengangkatan kepala madrasah diprioritaskan untuk guru-guru senior yang paling bermutu, yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan itu.

Di Jepang, calon kepala sekolah yang direkrut, selalu berasal dari kalangan guru yang dipandang terbaik untuk menduduki jabatan itu. Sedikit berbeda dengan kalangan madrasah di Indonesia. Walaupun sebagian provinsi sudah memberlakukan rekrutmen calon kepala madrasah lewat tes lisan dan tertulis, tetapi praktik finalnya masih banyak didominasi oleh aspek loyalitas dan kedekatan dengan pejabat struktural, masih ada aroma kolusi dan nepotisme dengan birokrat-birokrat pendidikan, sehingga mengabaikan aspek kompetensi dan profesionalitas. Cara seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Karena menetapkan seorang kepala madrasah berbeda dengan menetapkan kepala kantor urusan agama kecamatan, atau kepala seksi di Kandepag dan lain sebagainya. Ketika birokrasi pendidikan di Departemen Agama ingin menunjuk seorang kepala madrasah, sebelumnya akan lebih bagus jika merujuk lebih dahulu kepada hasil studi yang dilakukan oleh Gilberg Austin terhadap semua kepala sekolah di Amerika Serikat. Hasil studi itu menunjukkan perbedaan yang tajam antara sekolah yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah, disebabkan oleh pengaruh yang besar dari kepala sekolahnya.

Dewasa ini, salah satu aspek yang paling lemah dalam dunia madrasah adalah aspek manajemen. Banyak guru senior yang trampil dan berpengalaman dalam mengajar, tetapi miskin dengan management ability. Padahal pemberdayaan madrasah hanya dapat dilakukan apabila kepala madrasah memiliki kemampuan manajerial yang lebih dari pada kemampuan yang dimiliki sekarang, untuk membawa madrasah menjadi madrasah yang berkualitas. Berikut ini adalah aspek-aspek yang harus dimiliki oleh kepala madrasah :

1. Kepala Madrasah Sebagai Manajer

Dalam teori manajemen pendidikan, kepala madrasah sebenarnya menyandang dua jabatan penting untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Pertama, sebagai manager pendidikan dan kedua sebagai leader pendidikan di madrasahnya. Sebagai manager pendidikan, kepala madrasah bertanggungjawab penuh memanage madrasah. Memanage berarti mengatur seluruh potensi madrasah agar berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan madrasah. Kepala madrasah bertanggungjawab melaksanakan administrasi madrasah dengan seluruh substansinya, me­mobilisasikan sumber daya madrasah, merencanakan dan mengevaluasi program, melaksanakan kurikulum dan pembelajaran, mengelola personalia, memberdayakan sarana dan sumber belajar, mengadministrasikan keuangan, melakukan pelayanan siswa, mengelola hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan iklim madrasah yang kondusif. Disamping itu, kepala madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia di madrasah agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan secara efektif. Dengan kata lain, kepala madrasah sebagai pengelola pendidikan memiliki tugas mengembangkan kinerja para guru dan pegawai, menjadi guru dan pegawai yang profesional. Lima jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer pendidikan, yang mencakup : (1) cultural flexibility; (2) communication skills (3) human resources development skills ; (4) creativity ; dan (5) self management of learning[15].

Berdasarkan pendapat di atas maka Pertama, cultural flexibility adalah keterampilan yang merujuk kepada kesadaran dan kepekaan budaya, di mana seorang manajer dituntut untuk dapat menghargai nilai keberagaman kultur yang ada di dalam madrasahnya. Sebagai manajer, seorang kepala madrasah diharuskan untuk menghargai keberagaman kultur yang tumbuh dari seluruh civitas madrasah, baik guru, tenaga administrasi, para siswa dan masyarakat lainnya. Kedua, communication skill adalah kemampuan dan keterampilan manajer untuk berkomunikasi dalam bentuk lisan, tulisan maupun non verbal. Keterampilan berkomunikasi penting dimiliki oleh seorang kepala madrasah, karena hampir sebagian besar tugas dan pekerjaan kepala madrasah senantiasa melibatkan dan berhubungan dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan bukanlah komunikasi biasa, tetapi dalam bentuk komunikasi efektif untuk mempengaruhi para guru, pegawai, siswa dan orangtua untuk bersama-sama mencapai tujuan dan keberhasilan madrasah. Ketiga, human resources development skills merupakan keterampilan manajer yang berkenaan dengan pengembangan iklim pembelajaran (learning climate), mendesain program pembelajaran dan pelatihan guru/pegawai, penilaian kinerja guru/pegawai, penyediaan konseling karier, menciptakan perubahan organisasi, dan penyesuaian bahan-bahan pembelajaran. Dalam perspektif kemadrasahan, kepala madrasah diharuskan memiliki keterampilan untuk mengembangkan seluruh sumber daya manusia yang tersedia di madrasahnya, agar mereka menjadi berdaya dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas madrasahnya. Keempat, creativity merupakan keterampilan manajer dalam menciptakan iklim kreativitas di lingkungan madrasah untuk mendorong seluruh civitas madrasah untuk mengembangkan berbagai kreativitas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Ketrampilan creativity tidak hanya berkenaan dengan pengembangan kreativitas dirinya sendiri, akan tetapi juga keterampilan untuk menyediakan iklim yang mendorong semua orang untuk menjadi kreatif. Kelima, self-management of learning merupakan keterampilan manajer yang merujuk kepada kebutuhan akan belajar yang berkesinambungan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam hal ini, kepala madrasah dituntut untuk senantiasa berusaha memperbaharui pengetahuan dan keterampilan manajemen yang dimilikinya.

Disamping lima ketrampilan yang harus dimiliki seorang manajer pendidikan diatas, kepala madrasah harus memiliki “management ability” yaitu kemampuan yang dimiliki dalam hal–hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen dan cara-cara menerapkannya dalam manajemen madrasah. Secara etimologis ability diartikan sebagai “power to do things”, “power to perform, skill to achieve”, “state of being able, possession of qualities necessary “ ( kekuasaan atau kualitas tertentu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu). Maknanya, kepala madrasah harus menguasai fungsi-fungsi manajemen seperti planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan) dan controlling (pengawasan) beserta komponen-komponen lainnya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial madrasah.

Dalam kaitannya dengan manajemen madrasah, paling tidak ada 13 fungsi manajemen yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh seorang kepala madrasah, yaitu : (1) manajemen kurikulum; (2) manajemen pembelajaran ; (3) manajemen personalia; (4) manajemen kesiswaan; (5) manajemen keuangan; (6) manajemen sarana dan prasarana; (7 manajemen bimbingan dan konseling; (8) manajemen peningkatan mutu; (9) manajemen mutu terpadu; (10) manajemen konflik; (11) manajemen komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, (12) manajemen kewirausahaan dan (13) manajemen layanan khusus (labor dan perpustakaan). Pelaksanaan ketiga belas fungsi manajemen ini menjadi tanggungjawab kepala madrasah. Dengan demikian maka tugas dan fungsi seluruh personil madrasah selain dapat terkendali dan terkontrol, juga dapat tepat arah dan tujuan, sebab sudah jelas apa, bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab. Semua itu menunjukan bahwa peran kepala madrasah sangat penting dan sangat berat dalam mengelola madrasah guna mencapai tujuan pendidikan madrasah. Manajemen sekolah/madrasah yang efektif memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang seluruh tugas administrasi dalam sebuah sekolah/madrasah dan pemahaman yang jelas tentang cara bagaimana kepala sekolah melaksanakan seluruh tugas administrasi[16].

2. Kepala Madrasah Sebagai Leader

Agar proses penyelenggaraan pendidikan di madrasah berjalan dengan baik, kepala madrasah perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (leader), bukan bertindak sebagai boss. Metapora yang membedakan antara leader dan boss. Boss suka mengendalikan, mengandalkan kekuasaan, menciptakan rasa takut, menyalahkan anak buah, dan membuat suasana kerja kadang-kadang menyebalkan. Sedangkan leader perilakunya memimpin dan mengayomi, mengandalkan kerjasama dengan bawahan, menganggap bawahan sebagai mitra, menciptakan rasa percaya diri, memperbaiki kesalahan bawahan dan membuat pekerjaan menjadi menarik[17].

Kepemimpinan kepala madrasah pada manajemen pendidikan modern sebaiknya menerapkan konsep ‘kepemimpinan sebagai suatu seni’ (leadership is an art). Pemimpin yang profesional menurut Sudarwan Danim adalah seorang “seniman” dalam memimpin[18]. Dengan seni memimpin, kita dapat membedakan kepemimpinan setiap orang. Seni memimpin dilakukan dalam bentuk gaya memimpin, teknik memimpin, cara atau kiat memimpin. Setiap orang memiliki seni memimpin sendiri-sendiri.

Tetapi untuk ketrampilan umum yang dibutuhkan seorang pemimpin pada prinsipnya sama. Robert L. Katz mengemukan tiga jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah/madrasah, sebagai administrator yang efektif, yaitu : (1) technical skill (keterampilan teknis), yakni keterampilan menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam tindakan praktis, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan menyelesaikan tugas secarasistematis dan teknik-teknik dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, (2) human relation skill (keterampilan hubungan manusiawi), yakni keterampilan menjalin komunikasi dengan menciptakan kepuasan dengan para guru dan pegawai, bersikap terbuka, ranmah tamah, menghargai dan memotivasi para guru, pegawai, siswa dan orangtua untuk kemajuan madrasah, dan (3) conceptual skill (keterampilan konseptual), yakni keterampilan memformulasikan pikiran, memahami konsep dan teori serta mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari, menyusun planning, budgetting, organizing, staffing, actuating, coordinating, communicating, controlling, ealuating and reporting dan mengembangkan sikap kesejawatan yang akrab dengan civitas madrasah[19].

Untuk memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan di madrasah, kepala madrasah bukan hanya melakukan fungsi sebagai leader dan manager saja, tetapi ada peran-peran lainnya yang harus dilakoni dan melekat dengan kepala madrasah dalam tugas operasionalnya sehari-hari. Mulyasa (2004 : 97-120) menuliskan tujuh peran kepala sekolah yang harus diamalkan dalam bentuk tindakan nyata di sekolah/madrasah yang disingkat dengan EMASLIM, yaitu peran sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manager; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja yang kondusif (creator of working environment , dan (7) wirausahawan (entrepreneur) [20]. Jika kedua pendapat diatas digabungkan berarti kepala sekolah atau madrasah memiliki sembilan peran. Tetapi, dari pengalaman sehari-hari, peran kepala madrasah tidak terbatas pada sembilan peran itu saja. Ada dua peran lagi yang biasa dilakukan oleh seorang kepala madrasah pada moment-moment tertentu, yaitu peran sebagai mediator dan negosiator yang dilakukan dengan wali siswa, dunia usaha, birokrasi dan stakeholders madrasah lainnya. Kesebelas peran kepala madrasah tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Peran dan tugas kepala madrasah lebih luas lagi, tidak terbatas pada sebelas peran itu saja. Yang namanya manajer dan pimpinan pendidikan menurut Idochi harus mampu menguasai, memahami dan melaksanakan delapan dimensi administrasi/manajemen pendidikan yaitu : (1) social and cultural dimension, (2) effective learning process dimension, (3) economic and finance dimension, (4). organizational behaviour dimension (5) law and profession dimension (6) empowering and developement of human resources dimension, (7) political dimension, dan (8) information tecnology dimension.[21]

Kedelapan dimensi tersebut menunjukkan bahwa masalah manajemen pendidikan mempunyai cakupan yang luas, mulai dari aspek sosial budaya, aspek proses pembelajaran efektif, aspek ekonomi dan keuangan, aspek perilaku organisasi, aspek hukum dan profesi, aspek pengembangan dan pemberdayaan SDM, aspek politik sampai dengan aspek teknologi informasi. Artinya, manajemen pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari aspek teknis proses pembelajaran yang sempit semata, melainkan harus juga memperhatikan lingkungan sosial dan dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan dengan cepat.

Uraian diatas memberikan kejelasan, bahwa kompetensi manajerial seorang kepala madrasah tidaklah sesederhana seperti yang sering kita perbincangkan. Tanggungjawab untuk membawa madrasah menjadi madrasah yang efektif dan unggul sebagai center of excellent pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan modern, menuntut sosok seorang kepala madrasah yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dibidang manajerial (management ability dan principal’s ability) melebihi guru-guru biasa. Seorang kepala madrasah harus memiliki kemampuan tentang tujuan, proses dan teknologi pendidikan, serta komitmen pada perbaikan profesional dan kualitas pendidikan madrasah secara terus menerus.

3. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Manakala kita merujuk kepada gaya kepemimpinan pendidikan, ada empat gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan di madrasah, yaitu : a) gaya kepemimpinan otokratik, b) gaya kepemimpinan demokratik, c) gaya kepemimpinan laissez faire, dan d) gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Suyanto (2001) gaya kepemimpinan yang paling cocok dimasa desentralisasi dan penerapan school based management sekarang ini, sebaiknya menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Kata transformasional berasal dari to transform yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Misalnya mentransformasikan visi menjadi realita, potensi menjadi aktual dan sebagainya[22]. Kepemimpinaan transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam sekolah atau madrasah untuk bekerja atas dasar sistem nilai (values system) yang luhur sehingga semua unsur yang ada di sekolah (guru, siswa, pegawai, orangtua siswa, masyarakat, dsb.) bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan ideal sekolah.

Seorang kepala madrasah yang telah menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut : (1) mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan); (2) memiliki sifat pemberani; (3) mempercayai orang lain; (4) bertindak atas dasar sistem nilai, (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus sepanjang hayat; (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, situasi yang tidak jelas, dan tidak menentu; (7) memiliki visi ke depan[23]. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, seorang kepala madrasah harus dapat mempengaruhi seluruh warga madrasah yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan madrasah. Dengan kata lain, kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai proses untuk merubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap para bawahan. Terdapat empat faktor untuk menuju kepemimpinan tranformasional, yang dikenal sebutan 4 I, yaitu : idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individual consideration.

1. Idealized influence: kepala madrasah menjadi sosok ideal yang dapat dijadikan panutan bagi guru dan karyawannya, dipercaya, dihormati dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan madrasah ;

2. Inspirational motivation: kepala madrasah dapat memotivasi seluruh guru dan karyawannnya untuk memiliki komitmen terhadap visi organisasi dan mendukung semangat team dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan di madrasah ;

3. Intellectual stimulation: kepala madrasah dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan guru dan stafnya dengan mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk menjadikan madrasah ke arah yang lebih berkualitas ;

4. Individual consideration: kepala madrasah bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi guru dan stafnya.

Karena kepemimpinan transformasional merupakan sebuah rentang yang luas tentang aspek-aspek kepemimpinan, maka untuk bisa menjadi seorang pemimpin transformasional yang efektif membutuhkan suatu proses dan memerlukan usaha sadar dan sungguh-sungguh dari yang bersangkutan. Beberapa tips untuk dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah atau madrasah, sebagai berikut :

1) Berdayakan seluruh bawahan, guru-guru dan siswa untuk melakukan hal yang terbaik untuk organisasi (madrasah).

2) Berusaha menjadi pemimpin yang bisa diteladani yang didasari nilai moral yang tinggi.

3) Dengarkan semua pemikiran bawahan dan guru-guru untuk mengembangkan semangat kerja sama.

4) Ciptakan visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam organisasi

5) Bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) dalam organisasi dengan memberikan contoh bagaimana menggagas dan melaksanakan suatu perubahan.

6) Menolong organisasi dengan cara menolong orang lain untuk berkontribusi terhadap organisasi[24]

Kepala madrasah yang memiliki kepemimpinan partisipatif transformasional memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar mengajar di madrasahnya. Anjurkanlah guru-guru untuk meneliti dan menyusun karya tulis ilmiah dengan melaksanakan classroom action research sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalitas guru. Dengan penelitian tindakan kelas, kepala madrasah dan guru dapat mengetahui kelemahan-kelemahan materi, metodologi, sumber belajar, model pembelajaran, sistem penilaian berbasis kelas dan kaitan-kaitannya lainnya dengan proses pembelajaran, sehingga kesenjangan antara wacana konseptual dengan realitas praktik profesional dapat diperbaiki. Secara teoritis penelitian tindakan kelas dapat membantu guru mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teori-teori pembelajaran yang bermakna. Sedangkan secara praktis guru dapat melakukan inovasi pembelajaran, meningkatkan kemampuan reflektifnya, mampu memecahkan permasalahan pembelajaran, melatih mengembangkan kurikulum dan tercapainya profesionalisme guru.Akibat positifnya ialah dapat ditemukannya solusi bagi persoalan keseharian yang dihadapi guru dalam proses belajar – mengajar di kelas. Jika hal ini terjadi, berarti guru akan mampu memecahkan sendiri persoalan yang muncul dari praktik profesionalnya, dan oleh karena itu mereka dapat selalu meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan.

2) Komite Madrasah

(1). Keterlibatan Masyarakat Dalam Bentuk Komite Sekolah/Madrasah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan suatu model pengelolaan yang dianggap cukup potensial dan efektif dalam merealisasikan sistem pengelolaan otonom pendidikan. Sekolah merupakan institusi yang full authority and resnponsibility untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan (kurikulum) dan implikasinya terhadap berbagai kebijakan sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah secara mandiri. Selanjutnya sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) didasarkan pada pengaturan struktur sebagai bentuk desentralisasi baik dalam kewenangan pengambilan keputusan (anggaran, pengembangan personil, penyusunan program) kepada tingkat sekolah (kepala sekolah, guru, dewan sekolah dan orang tua/masyarakat). Supaya masyarakat tidak salah dalam menerjamahkan manajemen berbasis sekolah, mereka harus memahami dan menyadari ruang lingkup kewenangannya. Adapun ruang lingkup kewenangannya dalam manajemen berbasis sekolah meliputi:

1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum serta prosespembelajaran.

2. Melakukan pengelolaan sekolah.

3. Membuat perencanaan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan

4. Menjamin dan mengusahakan sumber daya (human an financial).

Adapun implementasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat tergantung pada kondisi partisipasi dan komitmen stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan pemberdayaan dan implementasi 8 komponen secara simultan, yaitu organisasi dan manajemen, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, fasilitas kesiswaan, hubungan kerja sama sekolah dengan masyarakat, dan ketercapaian tujuan sekolah. Untuk mencapai idealitas implementasi, pihak stakeholder harus membentuk komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari : Kepala sekolah, perwakilan BP3, perwakilan guru, perwakilan Osis, perwakilan masyarakat (Kep. Desa/Lurah). Komite sekolah harus memiliki ketua, sekretaris dan bendahara. Semua komite sekolah harus memiliki auditor internal yang ditunjuk oleh komite dan auditor eksternal yang ditunjuk oleh Depdiknas.

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten /Kota[25]. Dengan kedudukan di Kabupaten /Kota serta bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahah daerah. Keberadaan dewan pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah serta memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otomi yang ada. Begitu juga Komite Sekolah merupakan wujud pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Sekolah/ Madrasah. Pemberdayaan partisipasi masyarakat mengandung pemahaman bahwa masyarakat madrasah (stakeholder) harus memiliki sense of responsiblity dan sense of belonging terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Madrasah. Munculnya wacana tentang Komite Madrasah diawali dari permasalahan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya, demokratis, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

(2). Bentuk dan Tingkat Partisipasi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah

Bentuk partisipasi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah di Kota Padangsidimpuan adalah dalam bentuk:

a. Pengumpulan dana dari orang tua untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang dirancang bersama oleh pihak Madrasah dengan Pengurus Komite Madrasah.

b. Dalam mendukung kesuksesan proses pendidikan Komite Madrasah ikutberperan dalam merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

c. Dari dana orang tua itu juga dikelola program pengembangan bidang saranaprasarana baik ia dalam bentuk peralatan laboratorium, media pembelajaran, lingkungan pisik sekolah sampai hal-hal yang bersifat pemeliharaan.

(3). Faktor Pendukung dan Penghambat penguatan partisipasi Komite Madrasah meningkatkan mutu Madrasah

a. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari berfungsinya secara optimal Komite Madrasah adalah:

a) Mental Pengurusy yakni ketidak siapan pengurus untuk berjuang tulus dan sungguh-sungguh.

b) Pengetahuan yaitu minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang fungsi dan peranan dari Komite Madrasah.

c) Kondisi Sosial Lingkungan Madrasah. Yaitu sangat sedikit sekali partisipasi dan respon masyarakat terhadap memajukan sekolah.

b. Faktor Pendukung

Bila dilihat dari faktor pendukung untuk menuju Komite Madrasah yang punya kinerja yang optimal, adalah :

a. Unsur Alumni,

b. Dunia Usaha dan Industri,

c. Pribadi Masyarakat.

3) Mutu dan Layanan Pendidikan

(1). Pengertian Mutu

Secara umum, mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible[26]. Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan (conformance to requirement), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya[27]. Sedangkan Fiegenbaum mengartikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Mutu sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumennya.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada dua pengertian, yaitu : a) mutu proses pendidikan, dan b) mutu hasil pendidikan. Mutu dalam konteks “proses pendidikan” bukan hanya proses pembelajaran saja, tetapi melibatkan berbagai input pendidikan, seperti : (1) bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), (2) metodologi pembelajaran yang bervariasi sesuai kemampuan guru, (3) media pembelajaran yang tepat, (4) sumber belajar yang lengkap, (5) sistem penilaian dan evaluasi yang efektif, (6) dukungan administrasi madrasah, (7) dukungan sarana prasarana, (8) dukungan keuangan (biaya), (9) guru-guru yang disiplin dan berkualitas, (10) siswa yang rajin dan disiplin, (11) teamwork pengembangan mutu yang solid, (12) manajemen madrasah yang efektif, (13) manajemen kelas yang cerdas, (14) dukungan program intra kurikuler dan ekstra kurikuler, (15) penciptaan iklim dan suasana yang kondusif di madrasah, (16) kepala madrasah yang kompeten dan profesional dan (17) sumberdaya lainnya yang mendukung peningkatan mutu madrasah.

Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu, umpama tiap akhir semester, tiap akhir tahun pembelajaran, dua tahun, lima tahun atau setiap 10 tahun. Ada dua prestasi yang bisa dicapai : prestasi akademik dan non akademik. Yang akademik, adalah prestasi yang dicapai dari hasil pendidikan (student achievement) berupa hasil test kemampuan akademis hasil ulangan umum, ujian sekolah dan ujian nasional, misalnya juara I nilai tertinggi ujian nasional tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota. Yang non akademik berbentuk prestasi di bidang lain, seperti juara di bidang volley ball, basket ball, sepakbola dan sebagainya, juara tilawatil qur’an, seni suara, karya ilmiah remaja, kepramukaan dan keterampilan tambahan lainnya, misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa dan lain-lain. Bahkan prestasi madrasah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, keindahan dan keteraturan dalam lingkungan madrasah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menuju proses madrasah bermutu, kepala madrasah harus melakukan kegiatan sistematis sebagai berikut : (1) mengarahkan seluruh civitas madrasah supaya memiliki obsesi dan komitmen yang tinggi terhadap mutu, yaitu madrasah yang bermutu, (2) seluruh visi dan misi madrasah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan para pelanggan madrasah, baik pelanggan internal, seperti guru dan staf, maupun pelanggan eksternal seperti siswa, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, pendidikan lanjut dan dunia usaha (3) adanya keterlibatan total seluruh civitas madrasah, (4) adanya ukuran baku mutu pendidikan, (5) memandang pendidikan sebagai sistem, dan (6) mengadakan perbaikan mutu pendidikan terus menerus.

(2). Mutu Layanan Pendidikan

Istilah mutu sementara ini sama artinya dengan kualitas. Sehubungan dengan kualitas bahwa :

1) Kualitas terdiri dan sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu

2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan[28]

Dalam bidang pendidikan yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah para siswa, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa, sejalan dengan ini Ikke Dewi Sartika (2002:8) mengemukakan bahwa :

"Kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang, dan pelayanan, kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dapat bermutu dari segi proses (yang sudah barang tentu amat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan, peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (functional knowledge) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana)” [29]

Sedangkan di dalam kebijakan Akreditasi Sekolah, bahwa yang dimaksud dengan mutu pelayanan pendidikan adalah : "…jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan yang dijadikan pagu (benchmark)."

Jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan mutu pelayanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa, masyarakat (kepuasan pelanggan)

(3). Pentingnya Pelayanan Pendidikan yang Bermutu

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tmgginya kehidupan masyarakat telah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidika.

”Semakin tinggi kehidupan sosial masyarakat sejalan denga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah[30].”

Lebih lanjut tentang alasan pentingnya pelayanan pendidikan yaitu:

“Jaminan kualitas pada hakekatnya berhubungan dengan bagainiana menentukan dan menyampaikan apa yang dipromosikan kepada konsumen, lebih dari itu kita telah memulai untuk memperbaiki proses penentuan apa yang pelanggan inginkan untuk merancang kualitas produksi dan prosesnya menggunakan metode seperti penyebaran fungsi kualitas (Quality Function Development). Namun jika kualitas ditentukan sebagai kepuasan pelanggan produksi mengikuti kualitas yang diharapkan melalui proses yang melayani pelanggan[31].”

Jadi pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat penting agar konsumen (pelanggan) memperoleh kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah, sebab para siswa dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap sekolah dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang datang, terlebih peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum menggembirakan. Mutu pendidikan berkait erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu, dengan kata lain tidak akan ada kepuasan pelanggan (para siswa dan masyarakat).

(4). Kriteria‑Kriteria Pelayanan Pendidikan yang Bermutu

Proses pendidikan umumnya dan proses pembehqaran pada khususnya merupakan bentuk pelayanan di bidang jam. Yang menjadi pelanggan adalah para siswa, orang tua, masyarakat dan dunia kerja. Para pelanggan jasa pendidikan yang menerima pelayanan pendidikan yang menerima, pelayanan pendidikan di sekolah sudah barang tentu adanya kepuasan dari seluruh pelayanan pendidikan di sekolah. Kepuasan pelayanan pendidikan hanya diperoleh pelanggan apabila pelayanan pendidikan di sekolah bermutu.Berkaitan dengan mutu pelayanan jasa pendidikan.

“Pemberian layanan jasa bersifat sangat mempribadi (personalized) artinya kualitas dan kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh kualitas pribadi orang yang memberikan pelayanan dan orang yang menerima pelayanan, dengan perkataan lain, cukup sulit untuk memberikan pelayanan umum yang memuaskan semua pihak. Tolak ukur yang digunakan bersifat rata-rata[32].”

Pada sisi lain penggalan (para siswa, orang tua, dan masyarakat) juga tidak mudah menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan jasa pendikan di sekolah,. karena pelayanan jasa pendidikan berbeda dengan pelayanan barang. Pelanggan mendapat kesulitan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, sehingga dalam hal ini manajemen industri jasa yang berorientasi pada kepada pelanggan membutuhkan komitmen dan tindakan nyata dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Sekalipun demikian ada beberapa pendapat para ahli atau institusi yang mengemukakan kriteria‑kriteria pelayanan jasa. Kriteria‑kriteria tersebut seperti berikut ini.

Pertama, Leonard L. Berry mengungkapkan 5 faktor dominan atau penentu kualitas jasa, yaitu :

1. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian pelayanan.

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/complaint yang diajukan konsumen.

3. Kepastian (assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen.

4. Empati (emphaty), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan : misalnya karyawan atau pengusaha harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika pelanggan mengeluh. Maka harus dicari solusi untuk mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus.

5. Berwujud (tangible), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai materi komunikasi[33].”

Kriteria pelayanan masyarakat yang baik, yaitu sebagai berikut:

1) Kesederhanaan

Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

2) Kejelasan dan kepastian

Kriteria ini mengandung arti, adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

a) Prosedur/tata cara pelayanan

b) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif

c) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan

d) Rincian biaya/tariff pelayanan dan tata cara pembayarannya

e) Jadual waktu penyelesaian pelayanan.

3) Keamanan

Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberi rasa aman, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4) Keterbukaan

Kriteria ini mengandung arti, bahwa prosedur, tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rencana biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib dipromosikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5) Efisien

Kriteria ini niengandung arti:

a) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan yang tetap memperhatikan sasaran pelayanan yang tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6) Ekonomis

Kriteria ini mengandung arti bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

a) Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran.

b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar

c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Keadilan yang Merata

Kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8) Ketepatan Waktu

Kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan[34].”

Beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa, yaitu :

a) Ketepatan waktu pelayanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses.

b) Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas kesalahan-kesalahan.

c) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal, seperti operator telepon, petugas keamanan (SATPAM), pengemudi, staf administrasi, kasir, petugas penerima tamu, dll. Citra pelayanan dari industri jasa sangat ditentukan oleh orang-orang dari perusahaan yang berada pada garis depan dalam pelayanan langsung kepada pelanggan eksternal.

d) Tanggung jawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan eksternal.

e) Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung, serta pelayanan komplementer lainnya.

f) Kemudahan Mendapatkan Pelayanan, berkaitan dengan banyaknya outlet, banyak petugas yang melayani seperti kasir, staf administrasi dlll, banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer untuk memproses data, dll.

g) Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, features dari pelayanan dan lain-lain.

h) Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus, dll.

i) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk dan bentuk-bentuk lain.

j) Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti : lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC dll[35].

Beberapa tindakan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang bermutu sebagai berikut :

a. Disiplin kehadiran guru

b. Sikap ramah dari guru (the smilling teacher)

c. Sikap yang ramah dan pelayanan yang cepat dari pada pegawai tata usaha

d. Memberi penghargaan (pujian) yang wajar pada murid yang membuat prestasi

e. Memberi teguran yang wajar tanpa menyinggung perasaan terhadap murid yang melakukan pelanggaran

f. Memberi pelayanan tambahan bagi murid yang memerlukan tambahan belajar

g. Bersikap ramah dan kooperatif dengan orang tua murid

h. Membantu murid yang mengalami musibah dengan optimal

i. Menjaga keharmonisan dengan institusi terkait baik atasan maupun lainnya

j. Memperbaiki pelayanan yang kurang memuaskan[36]”.

Beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang kriteria pelayanan jasa di atas, kemudian esensi materinya oleh penulis diadopsi ke dalam bentuk pelayanan pendidikan, agar kriteria tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya upaya pemberian pelayanan pendidikan yang bermutu, sehingga kriteria pelayanan pendidikan yang bermutu tersebut rinciannya sebagai berikut,

1. Keandalan (Realiability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan sebagai berikut :

a. Pelayanan oleh Guru:

1) Selalu siap dan bersedia memenuhi kebutuhan peserta didik/bimbingan pribadi peserta didik dalam belajar

2) Selalu siap dan berusaha memberi materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik

3) Selalu tepat waktu dalam mengajar

4) Selalu berusaha hadir dalam mengajar

5) Selalu mengecek kehadiran peserta didik dengan teliti

6) Sikap ramah dari guru (the smilling teacher)

7) Guru menguasai keadaan kelas dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan

8) Guru menguasai materi pembelajaran

9) Guru menyalinkan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti para siswa

10) Guru mengemukakan metode pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi/kemauan belajar siswa

11) Guru menyajikan materi pembelajaran secara terarah

12) Guru menggunakan media/alat peraga dalam mengajar

13) Guru memberikan penghargaan (pujian) yang wajar pada peserta didik yang membuat prestasi

14) Guru memberi teguran yang wajar tanpa menyinggung perasaan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran

15) Guru memberi pelayanan tambahan bagi peserta didik yang memerlukan tambahan belajar

16) Bersifat ramah dan kooperatif dengan orang tua peserta didik

17) Guru memperbaiki pelayanan bagi peserta didik yang memuaskan.

b. Pelayanan oleh Karyawan Tata Usaha dan Petugas Lainnya

1) Pemberian layanan oleh karyawan terhadap keperluan belajar peserta didik diselenggarakan dengan mudah/tidak berbelit-belit.

2) Pemberian layanan oleh karyawan terhadap keperluan belajar peserta didik tepat waktu.

3) Pemberian layanan oleh karyawan terhadap keperluan belajar peserta didik lancar dan cepat.

4) Pemberian layanan oleh karyawan terhadap keperluan belajar/pendidikan peserta didik diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

5) Karyawan selalu berusaha memberikan pelayanan yang akurat dan bebas dari kesalahan-kesalahan.

6) Karyawan menunjukkan sikap yang ramah dan kooperatif kepada peserta didik / orang tua/ masyarakat dalam memberikan pelayanan.

2. Daya Tanggap (Responsiveness)

Yaitu kemauan untuk membantu peserta didik / orang tua / masyarakat dengan cepat dan mendengar serta mengatasi keluhannya.

a. Pelayanan oleh Guru

1) Guru membantu peserta yang mengalami musibah (kondisi darurat) dengan optimal.

2) Guru menyediakan kotak saran untuk menerima keluhan- keluhanpeserta didik / orang tua / masyarakat dalam pembelajaran.

3) Guru menunjukkan kesigapan dalam melayani kebutuhan belajar siswa

4) Guru menunjukkan kesigapan dalam melayani penyaluran bakat / minat peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

b. Pelayanan oleh Tata Usaha dan Petugas Lainnya

1) Karyawan membantu peserta didik / orang tua / masyarakat dalam kondisi darurat dengan optimal

2) Karyawan menyediakan kotak saran untuk menerima keluhan-keluhan peserta didik / orang tua / masyarakat dalam pembelajaran.

3) Karyawan menunjukkan kesigapan dalam melayani kebutuhan peserta didik / orang tua / masyarakat.

3. Kepastian (Assurance)

Yaitu berupa kemampuan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada peserta didik / orang tua / masyarakat.

a. Pelayanan oleh Guru

1) Guru meningkatkan komunikasi dengan siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar.

2) Guru terus menerus meningkatkan kemampuan mengajar.

3) Guru transparan dan jujur dalam menunjukkan profesionalisme kerja.

4) Guru selalu tepat janji dalam melayani kebutuhan belajar siswa.

5) Guru mengajar dengan fasilitas yang memadai.

6) Guru menguasai kompetensi mengajarnya.

7) Loyalitas Guru dalam mengajar tinggi.

8) Guru melayani siswa belajar sesuai keahliannya.

b. Pelayanan oleh Tata Usaha dan Personel lainnya

1) Pelayanan karyawan terhadap siswa dilakukan secara iklas dan tanggung jawab.

2) Pelayanan karyawan cukup professional

3) Pemberian pelayanan karyawan terhadap siswa ramah dan hormat

4) Disiplin kerja karyawan tinggi dalam melayani siswa.

c. Pelayanan oleh Sekolah Secara Umum

1) Sekolah selalu tepat janji dalam melayani kebutuhan belajar siswa

2) Sekolah memberikan pelayanan belajar sebanding dengan biaya

3) Laporan hasil belajar siswa dilaporkan pada orang tua secara rutin

4) Sekolah memiliki tenaga kerja professional yang cukup

5) Sekolah memiliki pasar kerja yang luas

6) Sekolah memiliki jaringan kerja yang luas

7) Sekolah menunjukkan kemampuan mengatasi masalah

8) Sekolah memiliki keunggulan dari sekolah lain yang sejenis.

4. Empati (Emphaty)

Yaitu kesediaan Guru, TU, dan personal lainnya untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan.

a. Pelayanan oleh Guru

1) Guru dengan rasa hormat dan kasih sayang dalam melayani kebutuhan pendidikan peserta didik

2) Guru menanggapi dan membantu memecahkan masalah pribadi peserta didik yang menghambat belajarnya

3) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi

4) Guru memberikan pelajaran tambahan pelajaran bagi siswa yang kurang mampu

5) Guru memberikan bimbingan kepada para siswa yang berprilaku negatif

6) Guru memberikan pembelajaran remidi secara khusus pada siswa yang lamban

7) Guru melayani pembelajaran dengan memperhatikan tempo belajar peserta didik

8) Guru memaafkan kesalahan pribadi peserta didik.

b. Pelayanan oleh Tata Usaha dan Petugas Lainnya

1) Karyawan memberikan layanan secara cepat terhadap keperluan peserta didik yang darurat dan mendesak

2) Karyawan dengan sabar dan ikhlas melayani kebutuhan peserta didik yang karakternya berbeda-beda

3) Karyawan dengan sopan dan ramah melayani permintaan peserta didik untuk kepentingan belajarnya

4) Karyawan menepati janji dan waktu dalam pelayanan individual peserta didik / orang tua / masyarakat

5) Karyawan memaafkan kesalahan-kesalahan peserta didik / orang tua / masyarakat

6) Karyawan menerima kesalahan dan siap untuk selalu memperbaikinya.

5. Berwujud (Tangible)

Yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi.

a. Pelayanan oleh Guru

1) Guru menata ulang bangku di kelas agar pembelajaran lebi terpusat pada siswa

2) Guru menata interior kelas yang membuat para siswa nyaman untuk belajar

3) Guru menata perlengkapan kelas sehingga siap untuk digunakan dalam pembelajaran

4) Guru menciptakan suasana kelas yang selalu bersih, indah dan sehat.

b. Pelayanan oleh Tata Usaha dan Personal lain

1) Di ruang tata usaha alat-alat tulis dan pengolah data yang cukup (mesin tik, kalkulator, komputer dan lain-lain)

2) Di ruang tata usaha tersedia fasilitas pendidikan (OHP, TV, VCD, dll)

3) Di sekolah tersedia alat-alat komunikasi yang cukup.

c. Pelayanan oleh Sekolah

1) Di sekolah tersedia sarana/prasarana yang cukup dan dapat digunakan untuk melayani pendidikan/mendukung pendidikan peserta didik

2) Jumlah dan ukuran ruang belajar siswa cukup

3) Kondisi fisik bangunan memenuhi persyaratan kesehatan

4) Jumlah WC dan kamar mandi untuk siswa baik ukuran maupun kondisinya memadai/cukup layak

5) Tersedia laboratorium bahasa asing/bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang lengkap

6) Tersedia laboratorium komputer yang cukup

7) Tersedia toko sekolah yang cukup

8) Tersedia sarana/prasarana perpustakaan sekolah yang cukup

9) Tersedia alat penunjang kegiatan ekstra kurikuler yang cukup (seni, olah raga, keagamaan, dll)

10) Di sekeliling sekolah tersedia pagar/benteng sekolah yang memadai

11) Penataan lingkungan sekolah yang asri dan rindang

12) Tersedia sarana istirahat bagi peserta didik yang cukup.

Pernyataan dia atsa merupakan indikator yang menjadi acuan di dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.

7. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Firman Aryansyah tahun (2009) tentang mutu layanan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan pendidikan terhadap mutu layanan pendidikan di SMP Negeri se-Kota Banjar. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian korelasi mengenai hubungan kedua variabel itu menunjukan bahwa nilai korelasi (r) sebesar 0,694 dapat dikatakan bahwa hubungan antara pembiayaan pendidikan (X1) dengan mutu layanan pendidikan (Y) termasuk dalam kategori korelasi cukup/sedang, dan koefisien korelasi ganda r (R Squere) sebesar 0,482 merupakan indeks determinasi atau prosentase pengaruh pembiayaan pendidikan (X1) terhadap mutu layanan pendidikan (Y) Sehingga dapat dinyatakan bahwa 48,20 % mutu layanan pendidikan dipengaruhi oleh pembiayaan pendidikan sedangkan sisanya 51,80 % dipengaruhi oleh faktor lain, dan nilai Fhitung sebesar 68,859 dengan df1=derajat kebebasan pembilang 1 dan df2 = derajat kebebasan penyebut 76 sedangkan nilai Ftabel = 3,96 pada taraf signifikansi 0,05 dengan ketentuan jika Fhitung>Ftabel (68,859 > 3,96) dan nilai signifikansi 0,000 (0,000 <>menunjukan model regresi signifikan artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari profesionalisme guru terhadap mutu layanan pendidikan di SMP Negeri se-Kota Banjar . Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian korelasi mengenai hubungan kedua variabel itu menunjukan bahwa nilai korelasi (r) sebesar 0,680 dapat dikatakan bahwa hubungan antara profesionalisme guru (X2) dengan mutu layanan pendidikan (Y) termasuk dalam kategori korelasi cukup/sedang, dan koefisien korelasi ganda (R Squere) sebesar 0,462 merupakan indeks determinasi atau prosentase pengaruh profesionalisme guru (X2) terhadap mutu layanan pendidikan (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa 46,20 % mutu layanan pendidikan dipengaruhi oleh pembiayaan pendidikan sedangkan sisanya 53,80 % dipengaruhi oleh faktor lain, dan nilai Fhitung sebesar 63,605 dengan df1=derajat kebebasan pembilang 1 dan df2 = derajat kebebasan penyebut 76 sedangkan nilai Ftabel = 3,96 pada taraf signifikansi 0,05 Sehingga Fhitung>Ftabel (63,605 > 3,96) dan nilai signifikan 0,000 (0,000 <>dengan ketentuan jika Fhitung>Ftabel menunjukan model regresi signifikan artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap mutu layanan pendidikan di SMP Negeri se-Kota Banjar Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian korelasi mengenai hubungan variabel-variabel menunjukan bahwa nilai korelasi (r) sebesar 0,747 dapat dikatakan bahwa hubungan antara pembiayaan pendidikan (X1) dan profesionalisme guru (X2) secara bersama-sama dengan mutu layanan pendidikan (Y) termasuk dalam kategori korelasi tinggi/baik dan koefisien korelasi ganda (R Squere) sebesar 0,557 merupakan indeks determinasi atau prosentase pengaruh X1 dan X2.terhadap Y Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 55,70 % mutu layanan pendidikan (Y) dipengaruhi pembiayaan pendidikan (X1) dan profesionalisme guru (X2) sedangkan sisanya 44,30 % dipengaruhi oleh faktor lain. Perolehan nilai Fhitung sebesar 45,943 dengan df1=derajat kebebasan pembilang 2 dan df2 = derajat kebebasan penyebut 73 dengan Ftabel = 3,44 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga Fhitung>Ftabel (45,943 > 3,44) dengan nilai signifikansi 0,000 (0,000 < style="" lang="SV">diterima dan Ho ditolak[37].

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Anda Sudjana (2009) tentang komite sekolah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dari partisipasi komite terhadap mutu layanan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Tasikmalaya. Artinya semakin baik partisipasi komite semakin baik pula mutu layanan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian mengenai hubungan kedua variabel itu menunjukan nilai r dengan kategori korelasi cukup/sedang dan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel ( Fhitung>Ftabel) menunjukan model regresi signifikan artinya Ha diterima dan Ho ditolak

2. Terdapat pengaruh positif dari kebijakan kepala sekolah terhadap mutu layanan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Tasikmalaya. Artinya semakin baik kebijakan kepala sekolah semakin baik pula mutu layanan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian hubungan kedua variabel itu menunjukan nilai r dengan kategori korelasi cukup/sedang dan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel ( Fhitung>Ftabel) ini menunjukan model regresi signifikan artinya Ha diterima dan Ho ditolak

3. Terdapat pengaruh positif dari partisipasi komite dan kebijakan kepala sekolah secara bersama-sama terhadap mutu layanan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Tasikmalaya. Artinya semakin baik partisipasi komite dan kebijakan kepala sekolah semakin baik pula mutu layanan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian mengenai hubungan variabel-variabel itu menunjukan nilai r dengan kategori korelasi cukup/sedang dan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel ( Fhitung>Ftabel) menunjukan model regresi signifikan artinya Ha diterima dan Ho ditolak[38].

8. Kerangka Berfikir

Pendidikan adalah suatu sistem yang meliputi input , output dan proses pendidikan itu sendiri. Mutu output sangat dipengaruhi oleh mutu input dan prosesnya. Kepala Sekolah , Supervisor, dan Komite Sekolah sebagai bagian dari input pendidikan. Sedang Kepemimpinan Kepala Sekolah , Supervisi Akademik serta Partisipasi Komite Sekolah merupakan bagian dari proses pendidikan. Sedangkan outputnya adalah hasil proses tersebut yang berupa indikator-indikator yang menggambarkan kinerja Sekolah tersebut.

Keberadaan Komite Sekolah dianggap tidak jauh beda dengan keberadaan BP3 di masa lalu. Dalam proses pemilihan amgootanya, belum menunjukkan semangat demokratisasi. Komite sekolah pada praktiknya hanyalah sebagai pelengkap administrasi di lembaga pendidikan atau sekolah. Seharusnya Komite Sekolah mampu menjadi perimbangan dengan pihak sekolah agar kebijakan berpihak kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang ada di lembaga pendidikan masih belum berjalan. Komite sekolah sebenarnya berfungsi sebagai pendukung baik pemikiran dalam penyelenggartaan pendidikan, pemberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan, pengontrol dan sebagai mediator antara pihak sekolah dengan masyarakat.Menurut narasumber, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sampai saat ini masih belum berpihak kepada masyarakat. Juga komite sekolah belum berfungsi secara maksimal sesuai dengan harapan. Keberadaan antuan BOS, BOM digulirkan sebenarnya untuk menekan biaya penyelenggaraan sekolah sehingga biaya pendidikan manjadi terjangkau oleh masyarakat. Namun keberadaan bantuan tersebut tidak memberikan signifikansi terhadap hal tersebut karena masih adanya biaya biaya yang mengiringi berbagai penyalurannya.

Salah satu tugas kepala sekolah sebagai supervisor dan berperan penting dalam pengambilan sebuah kebijakan, maka pelaksanaan supervisi dalam mengambil sebuah kebijakan tentunya bersifat dinamis dan fleksibel begitu halnya dalam pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah sebagai seorang supervisor hendaknya dapat memilih teknik-teknik supervisi yang tepat, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pelaksananaan teknik kepengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi: (1) tahap pertemuan awal, (2) tahap observasi kelas, (3) tahap pertemuan umpan balik. Di lingkungan sekolah, supervisi memiliki peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi dan kinerja sekolah[39].

Pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat penting agar konsumen (pelanggan) memperoleh kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah, sebab para siswa dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap sekolah dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang datang, terlebih peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum menggembirakan. Mutu pendidikan berkait erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu, dengan kata lain tidak akan ada kepuasan pelanggan (para siswa dan masyarakat).

Mutu layanan pendidikan di umpamakan suatu mutu suatu produk bukan semata-mata ditentukan oleh produsen melainkan juga ditentukan oleh pelanggan. Keterlibatan pelanggan dalam menentukan mutu suatu produk, baik barang maupun jasa adalah dengan cara produsen mempertimbangkan harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan, apakah memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka. Mutu suatu produk adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat[40].

Atas dasar ini, dalam manajemen produksi ada suatu mekanisme penjaminan agar produk yang dihasilkan bermutu dengan sekecil mungkin kegagalan. Penjaminan ini berkaitan dengan proses, sumber daya manusia dan material termasuk alat yang digunakan, yang dikenal dengan penjaminan mutu (quality assurance). Penjaminan mutu ini tidak hanya dilaksanakan pada saat barang itu selesai diproduksi, tetapi mulai dari bahan (masukan mentah), proses dan alat yang digunakan, sampai kepada produk yang dihasilkan. Penerapan pendekatan manajemen mutu itu tidak lagi memerlukan pengendalian mutu setelah produk dihasilkan, melainkan semua sumber daya dan fakor yang terkait dengan proses produksi dikelola agar terjamin dihasilkannya produk yang bermutu. Sistem manajemen mutu semacam ini dikenal dengan penjaminan mutu. Tujuan utama dari sistem manajemen mutu ini adalah untuk mencegah atau memperkecil terjadinya kesalahan dalam proses produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan selama proses produksi diawasi sejak permulaan proses produksi itu. Apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi itu segera dilakukan perbaikan sehingga terjadinya kerugian yang lebih besar bisa dihindari. Penerapan manajemen mutu seperti ini memiliki nilai keunggulan, yaitu adanya standar kerja dan produk yang ditetapkan terlebih dahulu serta adanya upaya untuk mengawasi produksi secara ketat. Meskipun dalam jangka pendek untuk memulai penerapan sistem manajemen mutu seperti ini relatif mahal, karena harus tersedia berbagai sumberdaya khusunya sumber daya manusia yang andal, namun dalam jangka panjang sistem ini sangat menguntungkan, karena dapat dicegahnya pemborosan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam proses produksi.

Dengan demikian produk yang dihasilkan terjamin mutunya, dalam arti bisa memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Dalam perspektif manajemen mutu, mengendalikan mutu suatu produk setelah dihasilkan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa proses produksi lebih mahal. Dalam bidang pendidikan logika inipun dapat diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah mencapai standar mutu tertentu sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan Quality Assurance (QA) atau Penjaminan Mutu. Pada penjaminan mutu terdapat langkah-langkah yang satu sama lainnya saling berkaitan. Proses penjaminan mutu terdiri atas tujuh langkah yaitu penetapan standar, pengujian/audit mengenai sistem pendidikan yang sedang berlangsung, penyimpulan tentang ada tidaknya kesenjangan antara sistem yang ada dengan standar yang ditetapkan. Bila terdapat kesenjangan maka akan ditempuh langkah identifikasi kebutuhan dalam upaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan, dilanjutkan dengan penegmbangan sistem perbaikan dan memadukan perbaikan dengan sistem yang berlangsung. Namun bila tidak terdapat kesenjangan akan ditempuh pengkajian ulang kesesuaian standar dengan sistem secara berkelanjutan. Selain itu, dalam upaya memberi kepuasan itu diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai pagu, dan pelayanan yang diberikan seharusnya sesuai atau melebihi pagu itu. Dengan demikian, semua fungsi manajemen diarahkan agar semaksimal mungkin semua layanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan pelanggan yang tercermin dari standar itu.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Kemampuan Profesional Kepala Madrasah Dan Peran Komite Sekolah berpengaruh Mutu Layanan Pendidikan. Sekolah sebagai penyedia jasa (service provider) setidaknya memberikan layanan berdasarkan standar, serta bisa memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan, pelanggan yang dimaksud adalah peserta didik dan pada akhirnya akan berdampak pada mutu pendidikan.

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut di atas maka dapat digambarkan dalam paradigm penelitian sebagai berikut:




Gambar 1

Paradigma Penelitian

9. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

  1. Terdapat pengaruh kemampuan professional kepala madrasah terhadap mutu layanan pendidikan di Mts Se-kecamatan Baregbeg.
  2. Terdapat pengaruh peran komite madrsah terhadap mutu layanan pendidikan di Mts Se-kecamatan Baregbeg.
  3. Terdapat pengaruh kemampuan professional kepala madrasah dan peran komite terhadap mutu layanan pendidikan di Mts Se-kecamatan Baregbeg.

10. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh kemampuan professional kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap mutu layanan pendidikan. Berpedoman pada tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan apa yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian pada objek yang diteliti, untuk kemudian diolah menjadi data dan selanjutnya dilakukan suatu analisis sehingga pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan.

Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptif survey dan explanatory survey. Tipe penyelidikan yang dilakukan adalah causalitas karena menerangkan suatu pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya.

A. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah: kepala sekolah, guru, komite dan siswa serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada kepala madrasah, dan komite madrasah Mts Se-kaecamatan Baregbeg, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang ada pada lembaga tersebut.

Tabel 2.

Jenis dan Sumber Data

JENIS DATA

SUMBER DATA

Gambaran Umum.

DEPAG kab. Ciamis

Kepala Madrasah

UPTD kec. Baregbeg

Peran Komite Madrasah

UPTD kec. Baregbeg

Mutu Layanan Pendidikan

Kepala Madrasah dan siswa

B. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ditetapkan tiga jenis variable yang akan diukur, yaitu :

  1. Variabel bebas (independent variable) dengan notasi (X) yaitu variable yang memberikan pengaruh kepada variable terikat. Notasi (X1) adalah kemampuan profesional kepala madrasah (X2) dan peran komite Sekolah X2).
  2. Variabel terikat (Dependend Variabel) dengan Notasi (Y) yaitu variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. Variabel tersebut mutu layanan pendidikan di MTs Se-kecamatan Baregbeg.

Tabel 3

Operasional Variabel


Kemampuan professional Kepala Sekolah

(X1)

Perencanaan

Penyusunan Visi, Misi, & Tujuan


Penyusunan Program


Perencanaan kebutuhan biaya & dana


Penyusunan mekanisme monitoring & evaluasi


Pengorganisasian

Penyusunan struktur organisasi


Pemilihan personal


Penyusunan uraian tugas


Penyusunan mekanisme kerja


Penyusunan sistem koordinasi


Pelaksanaan

Pelaksanaan Proses KBM


Pelaksanaan Bimbingan


Pelaksanaan Administrasi


Pengawasan

Sistem pengawasan dan pengendalian


Sistem Pengendalian dan pengawasan Departemen

Partisipasi Komite

(X1)

Sebagai pemberi

Pertimbangan (advisory body) dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di sekolah.

Pertimbangan APBS


Pertimbangan mutu pendidikan


Pertimbangan sarana dan prasaran sekolah


Sebagai pendukung ( supporting body ), baik dalam bentuk financial dan pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Menggalang dana pendidikan


Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan


Mendorong orang tua siswa dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pendidikan


Sebagai pengontrol ( controlling body ) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan kualitas lulusan sekolah.

Penyusunan APBS


Pengontrol APBS


Perubahan dan Perhitungan/pertangungjawaban APBS


Sebagai mediator ( mediating body ) antara pemerintah, masyarakat dan sekolah.

Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu


Melakukan kerjasama dengan ekstern sekolah


Menampung dan menganalisis aspirasi dari masyarakat


Mencari donatur untuk sumbangan pendidikan



Mutu Layanan Pendidikan

(Y)

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar lulusan



Kurikulum



Sistem pengajaran



Bahasa pengantar



Siswa



Jenis ketenagaan



Guru



Sarana dan prasarana



Struktur organisasi



Anggaran/pembiayaan











C. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak baik manusia maupun non manusia (dokumentasi, simbol-simbol dan peralatan kerja) yang dipandang dapat memberikan data yang berhubungan dengan kinerja akademik[41].

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan kepala sekolah di MTs di Kecamatan Baregbeg. Seluruhnya berjumlah 50 orang (kepala sekolah dan guru) sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi karena objek penelitiannya kurang dari 100 orang, Soedijono mengatakan bahwa: Apabila objek penelitiannya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi Sependapat dengan itu Irawan Soehartono mengatakan,”Secara ideal kita sebaiknya meneliti seluruh anggota populasi[42].

Meskipun pengambilan banyak sampel tidak ada ketentuan atau rumus yang baku, dalam teknik pengambilan sampel sebagai ancer-ancer apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika subyeknya lebih dari 100, maka sampelnya diambil 10-15 % atau 20-25%[43]

Penelitian pendidikan merupakan ”A sampel in a research study refers to any group on which information in obtained the larger group to which one hopes to apply the results is called population[44]. “Untuk penelitian pendidikan ,ekonomi dan politik yang berkaitan dengan masyarakat yang mempunyai karakteristik heterogen, pengambilan sampel di samping syarat tentang besarnya sampel harus memenuhi syarat representativeness (keterwakilan) atau mewakili semua komponen populasi”[45]. Dengan demikian ukuran besarnya sampel yang diambil sebanyak 50 orang guru dan kepala sekolah. Penentuan sampel guru dan kepala sekolah ini untuk mengetahui kemampuan professional kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap mutu layanan pendidikan. Pengambilan sampel guru dan kepala sekolah dari tiap-tiap madrasah di Kecamatan Baregbeg seluruhnya di jadikan sampel karena populasinya kurang dari 100. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Adapun data sekolah (MTs. di Kecamatan Baregbeg) yang akan di teliti.

Tabel 5

Daftar Madrasah Tsanawiyah

Di Kecamatan Baregbeg

No

Nama MTs.

Alamat

Jumlah Guru

Kepala sekolah

1.

Mts. Babakan

Desa Karangampel

20

1

2.

MTs. Darul Ullum

Desa Petir Hilir

16

1

3.

MTs. Sabilissalam

Desa Pusakanagara

11

1

Jumlah Total populasi dan sampel

47

3

50 Orang

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diusahakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam analisis penelitianini meliputi :

1) Wawancara

Penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait guna mendapatkan keterangan data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan kepala sekolah atau yang mewakilinya, kepala sekolah dan guru sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

2) Observasi, Yaitu mengamati kegiatan proses pembelajaran serta aktifitas lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Observasi sebagai alat penelitian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dengan kata lain observasi dapat mengukur dan menilai hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa dalam proses belajar mengajar/perkuliahan.

3) Angket (kuesioner), yang diberikan kepada kepala sekolah dan guru sebagai responden, dengan cara mengajukan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan bersifat pertanyaan tertutup/berstruktur yang menyangkut pendapat responden.

b. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum kegiatan pengumpulan data yang sebenarnya dilakukan, angket yang akan digunakan terlebih dahulu diujicobakan. Pelaksanaan uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada item angket, redaksi, alternatif jawaban, maupun maksud yang terkandung dalam pernyataan. Adapun uji yang dimaksud adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut .

Masalah validitas berhubungan dengan sejauh makna suatu alat mampu mengukur apa yang di anggap orang seharusnya diukur oleh alat tersebut, (Donal Ary, 2004:293). Itulah sebabnya peneliti perlu menguji alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Validitas suatu instrumen selalu bergantung kepada situasi dan tujuan khusus penggunaan instrumen tersebut. Suatu instrumen yang valid untuk satu situasi mungkin tidak valid untuk situasi yang lain. Tujuan penggunaan instrumen juga merupakan faktor utama dalam penentuan validitas. Uji validitas terhadap dua instrumen tersebut yaitu instrumen untuk mengukur kemampuan profesional kepala sekolah (X1) dan instrumen untuk peran komite sekolah (X2) terhadap mutu layanan pendidikan (Y); akan diuji masing-masing dengan uji validitas isi dan validitas konstruk.

a) Validitas Isi

Validitas isi menunjuk pada sejauhmana variable tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki. Dalam menilai validitas isi, masalah-masalah yang perlu dijawab oleh peneliti adalah : seberapa jauh isi variable itu mencerminkan seluruh isi yang diukur? Agar dapat memiliki validitas isi, suatu ukuran dituntut secara memadai menarik sampel proses kognitif yang terdapat di dalam universum isi bidang yang sedang diteliti. Di samping itu, proses kognitif itu perlu ditarik sampulnya sesuai dengan penekannya di seluruh universum.

Tentu saja universum ini semacam itu bersifat teorites. Akan tetapi, peneliti membuat suatu kerangka atau kisi-kisi variabel yang merupakan wilayah dari isi yang sedang diukur, disertai petunjuk tentang pentingnya tiap-tiap wilayah itu. Butir-butir instrumen ditulis berdasarkan kerangka ini sebagai pedoman. Dari setiap kategori dalam kisi-kisi itu ditarik secara acak butir-butir instrumen dalam jumlah yang sesuai dengan bobot kategori tersebut secara keseluruhan. Sampel butir instrumen semacam itu diharapkan akan mencerminkan universum isi dan karenanya akan memiliki validitas isi.

Validitas isi yang dilakukan terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Pengesahan (validitas) isi didasarkan pada pertimbangan. Untuk itu, peneliti melakukan penelaahan yang cermat dan kritis terhadap butir-butir instrumen, karena butir-butir instrumen itu erat hubungannya dengan wilayah isi yang ditentukan. Peneliti mempertimbangkan apakah isi dan tujuan yang diukur oleh instrumen tersebut mencerminkan isi dan tujuan yang terdapat di dalam wilayah isi. Peneliti juga memastikan apakah butir-butir di dalam instrumen itu mencerminkan indikator-indikator yang terdapat dalam definisi konseptual dan operasional.

Untuk memperoleh evaluasi eksternal dari validitas isi, peneliti meminta rekan-rekan sejawat peneliti (sesama guru dan mahasiswa) untuk memeriksa isi instrument tersebut secara sistematis serta mengevaluasi relevansinya dengan universum yang sudah ditentukan. Karena mereka secara umum berpendapat sepakat bahwa instrumen untuk mengukur variabel kemampuan profesional kepala sekolah (X1) peran komite sekolah (X2) yang dibuat peneliti sudah mencerminkan isi dengan memadai, maka peneliti berpandangan bahwa kedua instrumen tersebut dapat dikatakan telah memiliki validitas isi.

b) Validitas Konstruk (Construct Validity)

Terhadap variable yang digunakan untuk mengukur kemampuan profesional kepala sekolah (X1) dan peran komite sekolah (X2) juga diuji validitas konstruknya. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep[46]. Pertanyaan utama yang diajukan peneliti dalam pengujian validitas ini adalah, apakah yang sebenarnya diukur oleh instrumen ini? Dengan kata lain, peneliti mempersoalkan validitas kontrak instrumen tersebut. Validitas konstruk menunjuk kepada seberapa jauh suatu instrumen mengukur sifat atau konstruk (construct) tertentu. Validitas ini adalah sejenis validitas yang di pandang penting bagi instrumen untuk mengukur variabel mengukur kemampuan profesional kepala sekolah (X1) dan instrumen untuk mengukur peran komite sekolah (X2). Dan mutu layanan pendidikan (Y).

Sepanjang sejarah, orang sudah menggabungkan, atau membangun, abstraksi-abstraksi yang kompleks berdasarkan konsep-konsep mereka. Manusia menciptakan konstruk dengan jalan menggabungkan konsep-konsep dan konstruk yang lebih sederhana, dalam pola-pola yang bertujuan. Dorongan untuk menetapkan validitas konstruk ini berasal dari teori kepribadian dan kebutuhan peneliti akan suatu cara menetapkan validitas alat yang digunakan untuk mengembangkan teori. Validitas isi tidak secara langsung mengarah kepada konstruk yang sedang diukur oleh suatu cara. Pendekatan konstruk terhadap validitas bertujuan menetapkan konstruk psikologis apa yang diukur oleh suatu instrumen dan seberapa jauh konstruk itu dapat diukur. Penetapan validitas konstruk merupakan gabungan dari pendekatan logis dan empiris. Salah satu segi pendekatan logisnya adalah mempersoalkan apa unsur-unsur yang membentuk konstruk itu. Pendekatan logis itu juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan butir instrumen guna menetapkan apakah butir-butir itu tampak cocok untuk menaksir unsur-unsur yang terdapat dalam konstruk tersebut.

Segi empiris dari validitas konstruk adalah : (1) secara internal, hubungan-hubungan di dalam instrumen itu hendaknya seperti yang diramalkan oleh konstruk tersebut; (2) secara eksternal, hubungan-hubungan antara skor instrumen tersebut pengamatan-pengamatan lainnya hendaknya konsisten dengan konstruk tersebut. Apabila hubungan unsur-unsur dalam suatu instrumen tidak seperti apa yang diramalkan oleh konstruk yang bersangkutan, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau bukan konstruk itu sendiri yang tidak tepat, tentu instrumennya yang tidak berhasil mengukur unsur-unsur yang terdapat dalam konstruk itu.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menetapkan validitas konstruk. Bukti-bukti dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data validitas isi. Setiap data yang dapat membantu menafsirkan arti skor instrumen di anggap sebagai data yang relevan. Sebagian di antara prosedur paling umum yang dipakai untuk menyelidiki validitas konstruk terdiri atas beberapa langkah :

1) Mendefinisikan secara operasional konsep mengukur kemampuan profesional kepala sekolah (X1) dan instrumen untuk mengukur variabel peran komite sekolah (X2).

2) Menyusun dan menetapkan dimensi-dimensi dari konsep kemampuan profesional kepala sekolah (X1) dan instrumen untuk mengukur variabel peran komite sekolah (X2)

3) Menetapkan indikator-indikator dari masing-masing dimensi.

4) Menetapkan jumlah butir untuk tiap-tiap variable.

5) Menyusun item-item pertanyaan sesuai dengan jumlah butir masing-masing variable.

6) Melakukan uji coba variabelkepada sejumlah responden, yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden penelitian ini.

7) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.

8) Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment Pearson, dengan menggunakan program SPSS 17.00 Windows.

9) Membandingkan antara masing-masing skor koefisien korelasi dengan angka kritik tabel korelasi nilai r yang ada dalam tabel-tabel variable.

11. Daftar Pustaka

Anda Sudjana (2009) komite sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, Tesis Universitas Galuh, Tahun 2010. Tidak dipublikasikan.

Aryansyah, Firman, mutu layanan pendidikan di Kota Banjar, Tesis Universitas Galuh Tahun 2009. Tidak dipublikasikan.

Arikunto, Suharsini, 1998, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta.

Berry, Leonard L. & A. Parasuraman, 2003, Listening the Customer - The Concept of a Service-Quality Information System, Sloan Management Review, Spring.

Crosby, Philip. B. 1979. Quality is Free. New York : New American Library.

Danim, Sudarwan. (1994). Media Komunikasi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.

______ (2004). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta.

Djamaludin Ancok, 1989. Validitas dan Reliabilitas Instrumen-Penelitian, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.) Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

Frankel, J.R. & Wallen, N.E. (1993). How to Design and Evaluate Research in Education. Toronto: McGraw – Hill Inc.

Fattah,N. 2001. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya.

______ 2004. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Glasser, William (1993). The Quality School Teacher. New York: William Glasser, Inc.

Irawan Soehartono, 2000. Metode Penelitian Sosial, Remaja Rosda Karya:Bandung.

Idochi Anwar, Yayat H. Amir.2000. Administrasi Pendidikan. Bandung: PPs. UPI.

Kusnandar. 2007. Guru Profesional. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Luft. J. (1995). "The Johari Windows". Human Relations Training News. Vol. 5. no.1. dalam Fred Luthans, op.cit.

Luthans. Organizational Behavior (7th ed). (New York: McGraw-Hill, 1995).

Mulyasa E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Muhammad Surya. Organisasi profesi, kode etik dan Dewan Kehormatan Guru.

 
Northouse.G Peter, Leadership: Theory and Practice. London :Sage Publiscations, 2001.

Sudarwan Danim. 2002. Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepandidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.

_____ 2005. Visi Baru Manajemen, Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. Jakarta : Bumi Aksara.

Syaiful Sagala. 2002. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : Alfabeta CV.

Sutisna, Oteng, 1993, Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis dan Praktek Profesional, Bandung, Angkasa.

Vincent Gaspersz, “Production Planning And Inventory Control”. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003.

Sartika, Ike. 2002. Quality Service In Education. Edisi Khusus Untuk Kalangan Mahasiswa, Bandung: Kantor Yayasan Potensia.

_____ (2003). Quality Service in Education. Bandung: Kantor Konsultan Yayasan Potensial.

Sagala, S. Desain Organisasi Pendidikan Dalam Implementasi Kebijakan Daerah (Tesis). Jakarta: Uhamka Press.2007.

Sallis, E., (1993). Total Quality Management In Education. London.

Sukardi. (2004). Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta : Bumi aksara.

Umaedi. 1999. Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Jakarta: Depdikbud.

Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung : Fokus Media.

Wahjosumidjo, 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Dokumen

Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Pasal 14 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

QS Ash Shaff 4

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan.

Internet

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php.



[1] Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945

[2] Pasal 14 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

[3] Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

[4] (Diknas, 2003: 14).

[5] Sagala, S. Desain Organisasi Pendidikan Dalam Implementasi Kebijakan Daerah (Tesis). Jakarta: Uhamka Press.2007

[6] (QS Ash Shaff 4)

[7] Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 044/U/2002

[8] Wahjosumidjo, 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlmn 32.

[10] Kusnandar. 2007. Guru Profesional. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlmn 46

[11] Muhammad Surya. Organisasi profesi, kode etik dan Dewan Kehormatan Guru . Hlmn 214.

[12] Sudarwan Danim. 2002. Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepandidikan. Bandung: CV Pustaka Setia., Hlmn 23

[13] Syaiful Sagala. 2002. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : Alfabeta CV Hlmn 14.

[14] Sudarwan Danim. 2002. Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepandidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlmn 96

[16] Sutisna, Oteng, 1993, Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis dan Praktek Profesional, Bandung, Angkasa. Hlmn 23.

[18] Danim, Sudarwan. (1994). Media Komunikasi Pendidikan . Jakarta: Bumi

Aksara. Hlmn 215.

[19] Danim, Sudarwan. (2004). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta. Hlmn 217.

[20] Depdiknas, 2006.

[21] Idochi Anwar, Yayat H. Amir.2000. Administrasi Pendidikan. Bandung: PPs. UPI.

[22] Sudarwan Danim. 2005. Visi Baru Manajemen, Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. Jakarta : Bumi Aksara. Halmn 22

[23] Luthans.Organizational Behavior (7th ed). (New York: McGraw-Hill, 1995). Hlm 358

[24] Northouse.G Peter, Leadership: Theory and Practice. London :Sage Publiscations, 2001.

[25] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan

[26] Umaedi. 1999. Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Jakarta: Depdikbud. Hlmn 14

[27] Crosby, Philip. B. 1979. Quality is Free. New York : New American Library. Hlmn 7

[28] Vincent Gaspersz, “Production Planning And Inventory Control”. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003. Hlmn 5

[29] D. Sartika, Ike. 2002. Quality Service In Education. Edisi Khusus Untuk Kalangan Mahasiswa, Bandung: Kantor Yayasan Potensia. Hlmn 8

[30] Fattah,N. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlmn 02

[31] D. Sartika, Ike. 2002. Quality Service In Education. Edisi Khusus Untuk Kalangan Mahasiswa, Bandung: Kantor Yayasan Potensia. Hlmn 93

[32] Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung : Fokus Media.

[33] Berry, Leonard L. & A. Parasuraman, 2003, Listening the Customer - The Concept of a Service-Quality Information System, Sloan Management Review, Spring, Hlmn 65- 76.

[34] Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung : Fokus Media. Hlmn 48

[35] Sartika, DI (2003). Quality Service in Education. Bandung: Kantor Konsultan Yayasan Potensial. Hlmn 35.

[36] Fattah,N. 2001. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlmn 17.

[37] Aryansyah, mutu layanan pendidikan di Kota Banjar, Tesis Universitas Galuh Tahun 2009.

[38] Anda Sudjana (2009) komite sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, Tesis Universitas Galuh, Tahun 2010.

[39] Mulyasa E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung : Remaja Rosda Karya, Hlmn 45.

[40] Sallis, E., (1993). Total Quality Management In Education. London

[41] Arikunto, Suharsini, 1998, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta. Hlmn 28

[42] Irawan Soehartono, 2000. Metode Penelitian Sosial, Remaja Rosda Karya:Bandung, hlmn 57.

[43] Arikunto, Suharsini, 1998, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta, hlmn 28

[44] Frankel, J.R. & Wallen, N.E. (1993). How to Design and Evaluate Research in Education. Toronto: McGraw – Hill Inc, hlmn 46

[45] Sukardi. (2004). Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta : Bumi aksara, hlmn 55.

[46] Djamaludin Ancok, 1989. Validitas dan Reliabilitas Instrumen-Penelitian, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.) Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, hlmn 125.

4 comments:

tutorial blogging said...

blognya bagus mas
mari bertukar link dengan http://blog.umy.ac.id/tutorialblogging/ kalau mau kabari ya. terima kasih

zavanis said...

siiiiiiiiiiiiip.............

sitiramdayani said...

makasih ya ats masukannya...

nuraeni said...

thank's

blog
yang bagus..

Post a Comment

Bagi Pengunjung dan mengambil data dari Blog ini, Untuk Perbaikan artikel-artikel di atas DIWAJIBKAN BERKOMENTAR, Trms..Wassalam

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons