12 May 2014

Persiapan Pembentukan Koperasi

Di dalam pembentukan koperasi, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan baik secara yuridis yang menyangkut peraturan perundang-undangan, maupun menyangkut masalah teknis perkoperasian, seperti ; pengertian koperasi, tujuan koperasi, dan hal-hal lain yang harus dipersiapkan oleh pemrakarsa.
Menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, untuk mendirikan koperasi, harus dipenuhi persyaratan :
1.    untuk mendirikan Koperasi Primer sekurang-kurangnya beranggotakan 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi. Sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dibentuk oleh 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha koperasi yang akan dibentuk;
2.    usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
3.    adanya akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar; dan
4.    memiliki tempat kedudukan yang jelas.
Setelah persyaratan di atas terpenuhi, maka tahap selanjutnya pemrakarsa mengundang para calon anggota untuk mencapai kesepakatan mengenai lapangan usaha koperasi untuk menentukan jenis koperasi yang akan didirikan. Setelah adanya kesepakatan maka tahap-tahap selanjutnya dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Koperasi.
Dalam pembentukan koperasi harus memenuhi 2 (dua) macam persyaratan :
1.    Persyaratan yuridis/normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan;
2.    Persyaratan teknis/operasional, menyangkut masalah pelaksanaan usaha.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi, adalah:
Ø  Orang-orang yang akan mendirikan koperasi :
1.      harus memahami tujuan pembentukan koperasi, hak dan kewajiban setelah menjadi anggota, serta memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi;
2.      mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama;
3.      tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu : tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.
Ø  Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
Ø  Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
Ø  Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.
Perlu diperhatikan mereka yang nantinya dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang mempunyai waktu, jujur, mampu, dan mempunyai jiwa pemimpin, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal. Dalam kepengurusan koperasi diupayakan jumlah pengurusnya gasal, hal ini agar dapat mempermudah pengurus koperasi mengambil putusan secara voting.
1.      Harus memahami tujuan pembentukan koperasi, hak dan kewajiban setelah menjadi anggota, serta memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi;
2.      Mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama;
3.      Tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu : tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.
Ø  Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
Ø  Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
Ø  Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.
Perlu diperhatikan mereka yang nantinya dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang mempunyai waktu, jujur, mampu, dan mempunyai jiwa pemimpin, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal. Dalam kepengurusan koperasi diupayakan jumlah pengurusnya gasal, hal ini agar dapat mempermudah pengurus koperasi mengambil putusan secara voting.
1.      Harus memahami tujuan pembentukan koperasi, hak dan kewajiban setelah menjadi anggota, serta memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi;
2.      Mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama;
3.      Tidak  dalam keadaan cacat hukum, yaitu : tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.
Perlu diperhatikan mereka yang nantinya dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang mempunyai waktu, jujur, mampu, dan mempunyai jiwa pemimpin, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal. Dalam kepengurusan koperasi diupayakan jumlah pengurusnya gasal, hal ini agar dapat mempermudah pengurus koperasi mengambil putusan secara voting.
·         Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
·         Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
·         Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

Tugas Tim Persiapan Pembentukan Koperasi
Tugas Tim Persiapan Pembentukan Koperasi, antara lain :
⦁     Menghubungi tokoh masyarakat dan pejabat terkait. Sebagai Tim Persiapan Pembentukan Koperasi, pada awal kegiatan pembentukan koperasi ada baiknya terlebih dahulu menghubungi tokoh masyarakat (bagi koperasi masyarakat), pimpinan instansi (bagi koperasi di lingkungan perkantoran), Rektor (bagi koperasi mahasiswa). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan tentang rencana pembentukan koperasi.
⦁    Menyiapkan studi kelayakan. Studi kelayakan yang merupakan studi untuk menilai kelayakan, kecocokan, atau kemungkinan-kemungkinan menurut berbagai aspek, misalnya aspek hukum, ekonomi, sosial terhadap suatu kegiatan yang akan dibentuk. Melihat pentingnya studi kelayakan untuk kelangsungan koperasi yang akan dibentuk, maka studi kelayakan ini mutlak diperlukan. Dengan adanya studi kelayakan dapat diketahui bagaimana kondisi lingkungan dimana koperasi akan dibentuk, dukungan masyarakat terhadap kehadiran koperasi.
Yang perlu diperhatikan dalam membuat studi kelayakan, ialah :
1.      mempelajari prakondisi masyarakat;
2.      apakah yang dibutuhkan masyarakat calon anggota;
3.      pangsa pasar di daerah yang akan didirikan koperasi;
4.      kekuatan pesaing dibandingkan dengan pangsa pasar yang ada;
5.      presentasi pangsa pasar yang akan ditangani dan kegiatan yang harus dilakukan;
6.      besarnya modal yang harus dihimpun oleh koperasi dan bagaimana cara menghimpunnya;
7.      proyeksi manfaat yang akan diperoleh anggota; dls.
Dalam membuat studi kelayakan perlu diperhatikan tersedianya modal sendiri (dari simpanan anggota) untuk mendukung usaha yang akan dijalankan. Besarnya modal usaha harus mempertimbangkan skala usaha yang akan dijalankan, serta kemampuan ekonomi anggota.
·         Mengadakan Penyuluhan, Penerangan atau Pelatihan.
Kegiatan Penyuluhan, Penerangan atau Pelatihan dimaksudkan untuk menanamkan pengertian kepada para calon pendiri/anggota koperasi.
Penanaman pengertian tersebut sangat penting dilakukan, karena pada hakikatnya perkembangan dan kemajuan koperasi tergantung pada kualitas para anggotanya. Oleh karena itu mereka perlu memahami maksud dan tujuan koperasi, bagaimana bentuk organisasinya, manfaat yang akan diperoleh dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, kewajiban dan hak anggota, dan sebagainya.
Mengingat pentingnya kedudukan anggota, maka sebelum koperasi didirikan para anggota harus ditingkatkan pemahamannya dan metode dasar koperasi dan pelaksanaan kerjanya. Hal ini dimaksudkan agar calon anggota tersebut memahami maksud dan tujuan pembentukan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, kepengurusan, yang kemudian akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Untuk melaksanakan ini, tim persiapan seyogyanya mengundang pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, misal para penggerak dan penyuluh koperasi, baik instansi pemerintah dan atau lembaga profesional yang bergerak dalam pelatihan dan penyuluhan koperasi.
Dalam kegiatan ini yang penting ditekankan adalah pentingnya partisipasi anggota. Sebagai pemilik dan pengguna koperasi, partisipasi anggota bagaikan darah dalam tubuh manusia.
Partisipasi anggota diperlukan karena :
1.      koperasi tidak mungkin berdiri tanpa anggota;
2.      koperasi tidak dapat berusaha tanpa anggota;
3.      koperasi tidak akan dapat tumbuh dan berkembang tanpa partisipasi anggota.
·         Menyiapkan rancangan akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar koperasi. (Mengenai akta pendirian dan anggaran dasar koperasi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya).
·         Menyiapkan rancangan rencana kerja, program kerja dan anggaran koperasi yang didukung studi kelayakan.
Rancangan rencana kerja adalah rincian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dalam jangka waktu tertentu, yang harus disahkan dalam rapat pembentukan menjadi rencana kerja koperasi.
Pada koperasi terdapat :
1.      Program kerja/rencana kerja satu tahun (jangka pendek);
2.      Rencana kerja lima tahun (jangka menengah);
3.      Rencana kerja lebih dari lima tahun (jangka panjang).
Rencana kerja satu tahun disusun berdasarkan rincian dari rencana kerja lima tahun, sedangkan rencana kerja lima tahun disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang.
Pada rencana kerja satu tahun bentuk kegiatannya masih merupakan garis besar. Dari garis besar itu dirinci lagi menjadi kegiatan yang langsung dapat dilaksanakan secara operasional, yang lazim disebut program kerja.
Program kerja koperasi umumnya dibagi dalam :
1.      Bidang  organisasi yang meliputi keanggotaan, kepengurusan, manajemen, kepegawaian, rapat-rapat, administrasi, dll.
2.      Bidang  usaha yang meliputi kegiatan usaha dan unit-unit usaha.
3.      Bidang  pendidikan dan pelatihan, meliputi pendidikan dan pelatihan anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan.
4.      Dan lainnya, yang bertujuan demi kemajuan koperasi.
Rancangan anggaran koperasi yang terdiri anggaran pendapatan dan biaya disusun untuk mendukung program kerja. Program kerja dan anggaran koperasi merupakan satu kesatuan.
·         Menyiapkan rapat pembentukan. (Mengenai rapat pembentukan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya).
Rapat Pembentukan
Setelah Tim Persiapan Pembentukan melaksanakan persiapan-persiapan pra-pembentukan koperasi di atas, selanjutnya tim menyiapkan undangan kepada calon anggota (minimal 20 orang untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder). Karena pentingnya rapat pembentukan koperasi, seyogyanya Tim Persiapan juga mengundang pejabat koperasi setempat untuk memfasilitasi demi kelancaran jalannya rapat pembentukan.
Yang perlu dipersiapkan tim pada rapat pembentukan :
1.      daftar hadir;
2.      notulis untuk mencatat jalannya rapat;
3.      rancangan anggaran dasar koperasi;
4.      rancangan rencana kerja;
5.      menyiapkan buku administrasi koperasi, khususnya buku daftar anggota, daftar pengurus, dan daftar pengawas.
6.      rapat pembentukan dipimpin oleh seorang/beberapa orang dari wakil tim persiapan/kuasa pendiri yang disetujui oleh peserta rapat, didampingi oleh seorang notulis yang mencatat jalannya rapat.
Hal yang perlu dibahas dan diputuskan dalam rapat pembentukan, antara lain :
1.      kesepakatan untuk membentuk koperasi;
2.      pembahasan atas rancangan anggaran dasar untuk disahkan menjadi anggaran dasar koperasi;
3.      pembahasan rancangan rencana kerja untuk dijadikan rencana kerja koperasi;
4.      pembahasan permodalan dan batas waktu penyerahan modal, terutama simpanan pokok;
5.      pemilihan pengurus dan pengawas;
6.      pemberian kuasa kepada pengurus dan atau orang lain yang dipilih oleh peserta rapat pembentukan untuk menyiapkan rancangan anggaran rumah tangga koperasi;
7.      pemberian kuasa dan batasan kewenangannya kepada beberapa orang yang ditunjuk oleh rapat pembentukan untuk menanda tangani akta pendirian koperasi dan mengajukan permintaan pengesahan dari pejabat terkait.
Catatan : Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan umumnya sekaligus dipilih untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Koperasi dan memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi.
Orang-orang yang hadir dalam rapat pembentukan dan menyatakan diri serta memenuhi syarat menjadi anggota koperasi disebut Pendiri Koperasi.  Setelah rapat pembentukan selesai, pimpinan rapat membuat Berita Acara Rapat Pembentukan yang bentuknya sebagaimana terlampir dan pengisian buku administrasi koperasi.

Sumber: UU No 25 Tahun 1992

11 May 2014

Pentingnya Koperasi Mahasiswa di Lingkungan Kampus

Koperasi mahasiswa (KOPMA) mempunyai peran penting bagi mahasiswa, baik bagi anggota maupun non anggota. Manfaat koperasi bagi non anggota antara lain mempermudah mahasiswa mendapatkan barang-barang yang diperlukan selama berada di lingkungan kampus, tanpa perlu jauh-jauh keluar kampus karena barang yang mereka butuhkan telah tersedia dikoperasi.
Sedangkan peranan koperasi bagi anggotanya antara lain, anggota dapat belajar tentang banyak hal di koperasi, bagaimana cara berorganisasi, memahami dunia SDM/ HRD, prosedur pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan, manajemen usaha, administrasi, kepemimpinan/ manajerial, komunikasi, bagaimana bekerjasama dengan orang lain, membangun jaringan dan masih banyak hal lain yang dapat dipelajari dikoperasi. Anggota juga dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah dengan berkoperasi. Koperasi berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang ada di kampus. Koperasi lebih bersifat riil dan aplikatif, semua hal yang dijalankan ada hasil dan bukti secara nyata.
Tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, bukan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika demikian yang terjadi, maka hal inilah yang dinamakan “Koperasi yang di Kapitalisasi”. Dalam berkoperasi,  seharusnya tidak ada orang yang mempunyai kepentingan pribadi dikoperasi. Anggota saling bekerjasama, bergotong-royong untuk memajukan koperasi tentunya sesuai dengan job description masing-masing anggota dari kerjasama inilah yang nantinya akan memunculkan rasa memiliki terhadap koperasi dan rasa kekeluargaan yang semakin erat ibarat “buih dan lautan” yang tak terpisahkan.
Dalam berorganisasi pasti akan muncul suatu konflik. Dan itu adalah hal yang  wajar, karena pemikiran setiap orang tentunya berbeda-beda. Disinilah lahan kita untuk belajar bagaimana mengelola suatu konflik. Bagaimana agar konflik tersebut menjadi membangun, bukan merusa, tentunya dengan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, berfikir dewasa, tidak egois, dan mau menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

Sumber: Kopmakita

24 November 2012

HASIL UTS TI ON LINE 2012/2013 UNIGAL

Hasil Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mata Kuliah Teknologi Informasi dapat di lihat disini

22 October 2012

Analisis Struktur Pengendalian Intern Aktiva Tetap Pada PDAM Tirta Anom Banjar

Analisis Struktur Pengendalian Intern Aktiva Tetap Pada
PDAM Tirta Anom Banjar

Oleh:
Ade Suherman, S.Pd., M.Pd.

Struktur Pengendalian Intern aktiva tetap meliputi Organisasi, pemberian wewenang dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat, unsur kualitas pegawai dan adanya satuan pengawas intern. dengan adanya pengendalian intern atas aktiva tetap diharapkan dapat menjaga aktiva tetap milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, membantu mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan meningkatkan operasional perusahaan.
Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan struktur pengendalian intern aktiva tetap? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan struktur pengendalian intern aktiva tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern aktiva tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Banjar telah dilaksanakan dengan cukup memadai oleh satuan pengawas intern yang dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas keuangan. Struktur pengendalian intern aktiva tetap telah dilaksanakan dengan cukup memadai sehingga struktur pengendalian intern aktiva tetap yang efektif dan efisien belum sepenuhnya terwujud. Semua karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Dari kesimpulan di atas diajukan beberapa rekomendasi : 1.) Perusahaan harus melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dari setiap bagian atau fungsi 2.) Pemeriksanaan yang rutin sehingga penyelewengan atau penyimpangan dan kerusakan terhadap harta kekayaan perusahaan dapat dihindari.

Keyword: Pengendalian Intern, Aktiva Tetap, Perusahaan

A.    Pendahuluan
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya tak lepas dari penggunaan harta (aktiva) yang sifatnya relatif permanen, digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukan sifat dimana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama.
Jenis-jenis aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai macam-macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan, kendaraan, mebeler dan lain-lain. Penggunaan aktiva tetap untuk setiap perusahaan sangat tergantung kepada kegiatan usahanya karena penggunaan aktiva tetap dalam usaha menentukan umur ekonomi aktiva tetap.
Maju mundurnya perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan dalam penggunaan aktiva tetap. Dalam perusahaan yang belum berkembang pimpinan perusahaan dapat mengawasi dan mengendalikan sendiri secara langsung kegiatan perusahaan.
Perusahaan yang sudah berkembang jika tidak menggunakan prosedur pengendalian aktiva tetap cenderung terjadi kecurangan dan penyalahgunaan atau pemborosan dari penggunaan aktiva tetap. Upaya mengantisipasi kecurangan dan penyalahgunaan tersebut, maka perusahaan harus dapat menjalankan struktur  prosedur pengendalian intern secara baik.
Struktur pengendalian aktiva tetap diperlukan guna menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan yang ditetapkan terlebih dahulu. Selain daripada itu juga meningkatkan operasional perusahaan sehingga aktiva tetap, tetap efektif dan efisien. Dengan demikian maka struktur pengendalian intern aktiva tetap merupakan bagian penting dalam penggunaan aktiva tetap. Fokus masalahnya adalah analisis struktur pengendalian intern aktiva tetap dan sebagai data awal dapat disajikan sebagai berikut : jenis, jumlah, presentase, kenaikan dan penurunan aktiva tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Anom” Banjar tahun 2008-2010sebagai berikut :
Tabel 1
Jenis, Jumlah, Presentase, Kenaikan dan Penurunan Aktiva Tetap
Pada PDAM “Tirta Anom” Banjar Tahun 2008-2010
JENIS AKTIVA    2008    2009    %    2010    %
Tanah     276,755,059.10    299,581,809.85    7,6    303,081,809.85    0,34
Instalasi Sumber     1,001,486,905.10    1,034,225,897.63    3,1    1,025,731,156.27    0,82
Instalasi Pompa     1,829,275,759.05    691,548,548.43    (4,7)    573,985,762.66    (20,48)
Instalasi Pengelola     2,403,004,666.52    2,102,629,085.20    (14,3)    1,895,449,137.05    (10,93)
Instalasi Tranmisi Distribusi     10,041,572,502.12    9,696,933,886.88    (3,6)    9,675,320,998.58    (0,22)
Bangunan/Gedung     363,629,370.24    596,700,865.24     39    600,508,241.74    0,63
Peralatan/Perlengkapan    180,050,728.11    157,905,704.93    14    174,946,909.86    9,7
Kendaraan/Alat Angkutan     120,501,116.32    121,513,074.16    0,83    70,687,803.33    (71,9)
Inventaris     91,900,191.53    97,375,606.75    5,6    72,636,675.39    34,63
Jumlah Aktiva Tetap    16,308,176,298.09    14,798,414,479.07    (10,2)    14,392,348,494.73    (2,82)
(Sumber : PDAM “Tirta Anom)
Dari tabel di atas, didapatkan fakta-fakta sebagai suatu fenomena pada PDAM “Tirta Anom” Banjar. Pada tahun 2009 adanya penurunan pada instalasi pengolahan 14.3%, instalasi dan distribusi 3,6%, sedangkan untuk gedung naik sebesar 39 % dan peralatan 14 %. Sementara pada tahun 2010 penurunan terjadi pada instalasi pompa 20,48 %, instalasi pengolahan 10,93 %, instalasi transmisi dan distribusi 0,22 %, kendaraan 71,9%. Penurunan tersebut cenderung diakibatkan oleh faktor pelaksanaan struktur  pengendalian intern.
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Struktur  Pengendalian Intern Aktiva Tetap pada PDAM Tirta Anom Banjar”.

B.    Kajian Pustaka
1.    Struktur Pengendalian Intern
Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusup dalam Auditing Suatu Pendekatan Terpadu (2003:261) menyatakan bahwa pengertian struktur pengendalian intern adalah struktur pengendalian intern mencakup lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang di rancang dan di gunakan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dapat di penuhi.
Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010:319) dalam Standar Profesional Akuntan Publik mengemukakan pengertian Struktur Pengendalian Intern adalah “Struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai”.
Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai.
a.    Tujuan Struktur Pengendalian Intern
Perancangan struktur pengendalian Intern memiliki empat tujuan pokok hal itu dikemukakan oleh Lamidjan dalam Sistem Informasi Akuntansi (2007:58) bahwa tujuan pengendalian intern adalah :
1)    Mengamankan harta kekayaan perusahaan
2)    Menguji/mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan
3)    Meningkatkan efisiensi perusahaan
4)    Ketaatan pada kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan.
Adapun ke empat tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :
b.    Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern
Adapun unsur-unsur pokok struktur pengendalian intern yang di kemukakan oleh Hartadi (2004:81) dalam bukunya Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut :
1)    Lingkungan Pengendalian Intern
2)    Perkembangan Resiko
3)    Kegiatan pengendalian
4)    Komunisasi dan informasi
5)    Monitoring
Pada kenyataannya struktur pengendalian intern yang dilaksanakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyelewenangan dan kesalahan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada struktur pengendalian intern tersebut.
Theodorus M. Tuanakotta (2002:100-101) dalam Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik mengemukakan batas-batas pengendalian intern sebagai berikut : a) Persekongkolan, b) Biaya, c) Kelemahan manusia.

2.    Aktiva Tetap
Pengertian aktiva tetap menurut Baridwan (2004:271) dalam intermediate accounting adalah “aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal” sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:16) aktiva tetap adalah
Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan utuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyadi (2001:591) dalam Sistem Akuntansi aktiva tetap adalah “Kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali” sementara Soemarso (2005:23) dalam Akuntansi Suatu Pengantar mengemukakan bahwa : aktiva tetap adalah aktiva yang terdiri dari :
1) Jangka waktu yang pemakaiannya lama;
2) digunakan dalam kegiatan perusahaan;
3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan ;
4) nilainya cukup besar.
Baridwan (2004:272) dalam Intermediate Accounting mengemukakan bahwa: “aktiva tetap dalam operasi perusahaan dapat digolongkan dalam 2 (dua) kategori yaitu : aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud”. Pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a.    Aktiva tetap berwujud yaitu : aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal, aktiva itu meliputi :
1)    Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas seperti : tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan
2)    Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya : bangunan, mesin, alat-alat mebeuler, kendaraan dan lain-lain
3)    Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya : sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain
b.     Aktiva tetap tidak berwujud, yaitu : aktiva-aktiva yang umumnya lebih dari satu tahun atau tidak mempunyai bentuk fisik, aktiva seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba, aktiva ini meliputi :
1)    Hak paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan suatu hal baru untuk membuat, menjual atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu 17 tahun atau kurang
2)    Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau pemain untuk menerbitkan, menjual atau mengawasi karangannya, musik atau pekerjaan pementasan
3)    Good will adalah semua kelebihan yang teradapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, tumpuan yang ahli dan lain-lain.

a.    Akuntansi Aktiva Tetap
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 16 dijelaskan sebagai berikut :
1)    Suatu benda berwujud harus diakui sebagai salah satu aktiva dan di kelompokkan sebagai aktiva tetap bila :
a.    Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
b.    Biaya perolehan aktiva dapat di ukur secara andal
2)    Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan
3)    Harga perolehan dari masing-masing aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan
4)    Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepas atau yang diperoleh, yang mana yang lebih handal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang di transfer
5)    Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun “model yang berasal dari sumbangan”.

b.    Pemilihan Aktiva Tetap
Dalam pemilihan aktiva tetap perlu diketahui adanya ciri khusus berbagai assets antara lain sebagai berikut :
1)    Assets ini merupakan barang-barang fisik yang diadakan oleh perusahaan untuk melaksanakan atau membantu produksi barang-barang lain atau pemberian jasa pada perusahaan atau pelanggannya dalam usaha bisnis yang normal
2)    Assets ini mempunyai unsur yang terbatas dan pada akhirnya harus dibuang atau diganti, umumnya ini tergantung dari keausan dan pemeliharaan atau perawatan aktiva tetap
3)    Nilai assets ini berasal dari kemampuan untuk memperoleh penggunaan atas assets tersebut secara sah (berdasarkan hukum) dan bukannya pemaksaan berdasarkan kontrak
4)    Umumnya jasa-jasa yang diberikan assets ini meliputi periode-periode yang baik dari satu tahun atau satu periode akuntansi
Akan tetapi karakteristik-karakteristik di atas tidak bisa secara tegas membedakan aktiva tetap perusahaan dengan aktiva tetap perusahaan lainnya. Karena jika hanya mngikuti karakteristik di atas aktiva tetap akan meliputi sejumlah barang yang sangat banyak, yang mempunyai nilai yang bervariasi yang relatif sangat besar sampai dengan relatif yang sangat kecil.

c.    Struktur Pengendalian Intern Aktiva Tetap
Mulyadi (2001:600) dalam Sistem Akuntansi mengemukakan bahwa dokumen yang digunakan untuk merekam dapat transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap adalah :
1)    Surat permintaan otorisasi investasi (expendirure outhorization request atau authorization for expenditure)
2)    Surat permintaan reparasi (autorization for repair)
3)    Surat permintaan transfer aktiva tetap
4)    Surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap
5)    Surat perintah kerja (work order)
6)    Surat order pembelian
7)    Laporan penerimaan barang
8)    Faktur dari pemasok
9)    Bukti kas keluar
10)    Bukti memorial
d.    Fungsi yang terkait dengan aktiva tetap
Mulyadi (2001:608) dalam Sistem Akuntansi mengemukakan bahwa fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap adalah :
1)    Fungsi pemakai
2)    Fungsi riset dan pengembangan
3)    Direktur yang bersangkutan
4)    Fungsi pembelian
5)    Fungsi penerimaan
6)    Fungsi aktiva tetap
7)    Fungsi akuntansi

e.    Catatan Akuntansi Aktiva Tetap
Menurut Mulyadi (2001:608) dalam sistem akuntansi mengemukakan bahwa : Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap adalah : 1) Kartu aktiva tetap, 2) Jurnal umum dan 3) Register bukti kas keluar.
Mulyadi (2001:592) dalam sistem akuntansi mengemukakan bahwa Transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap terdiri dari 3 kelompok yaitu :
1)    Transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap,
2)    Transaksi yang mengubah rekening depresiasi aktiva tetap yang bersangkutan, dan
3)    Transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap.
Pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1.    Jenis transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tertap terdiri dari : transaksi perolehan (pembelian, pembangunan dan sumbangan) pengeluaran modal, reparasi, pertukaran, penghentian pemakaian dan penjualan
2.    Jenis transaksi yang mengubah akumulasi depresiasi aktiva tetap terdiri dari: deperensasi, pengehentian pemakaian penjualan dan pertukaran
3.    Jenis transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap adalah konsumsi sebagai sumber daya : bahan dan suku cadang, sumber daya manusia, energi peralatan dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap

C.    Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyelidikan deskriptif studi kasus, metode penyelidikan deskriptif adalah suatu penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterprestasi  (Surakhmad,1998:147).
Adapun ciri-ciri metode deskriptif menurut (Surakhmad, 1998:147) adalah sebagai berikut :
1.    Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang. Pada masalah-masalah yang akan datang
2.    Data yang dikumpulkan mula-mula di susun dijelaskan dan kemudian di analisa (karena metode ini sering pula disebut metode analitik)
Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penyelidikan deskriptif studi kasus. Penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang di selidiki terdiri dari satu unit yang dipandang sebagai kasus, yang pada umumnya menghasilkan gambaran yakni hasil pengumpulan dan analisis data kasus dalam suatu jangka waktu.

D.    Hasil Penelitian
1.    Hasil Penelitian mengenai pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Aktiva Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Banjar
Pengendalian intern terhadap aktiva tetap yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Banjar dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab kepada direktur Utama.
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern (SPI) dibantu oleh pangawas operasional dan pengawas keuangan. Pengawas operasional memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pengawas keuangan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan secara berkala.
Pelaksanaan Pengendalian Intern Aktiva Tetap di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Banjar dilakukan oleh pengawas operasional atas perintah Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Aktiva Tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan agar dapat diketahui jika terjadi penyimpangan, penyelewengan atau kerusakan pada Aktiva Tetap.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PDAM Tirta Anom Banjar berdasarkan SK Walikota Banjar Nomor 539/Kpts.269-HUK/XII tanggal 21 Desember 2004 tentang pengisian struktur organisasi. Adapun Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Banjar meliputi :
a.    Direktur Utama
Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
-    Direktur Umum
-    Direktur Teknik
-    Direktur Pengawas Intern
-    Bidang penelitian dan pengembangan
b.    Direktur Umum
Direktur umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
-    Kepala Bagian Hubungan langganan
-    Kepala bagian administrasi umum
-    Kapala bagian keuangan dan pembukuan
c.    Direktur Teknik
Direktur teknik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
-    Kepala Bagain pengoperasian
-    Kepala bagian perencanaan
Berdasarkan pembagian fungsi pada PDAM Tirta Anom Banjar apabila dihubungan dengan pengelolaan aktiva tetap adalah sebagai berikut :


a.    Unit Pemakai
Unit organisasi pemakai aktiva tetap berfungsi mengelola pemakaian aktiva tetap. Dalam hal ini dilaksanakan oleh sub bagian gudang yang berada dibagian administrasi dan umum. Dalam melakukan teknis pengelolaan aktiva tetap. Bagian gudang memgang peranannya dalam pengadaan dan pengeluaran (pemakaian) aktiva tetap misalnya pipa instalasi sumber, instalasi pengelohan air, instalasi pompa, instalasi transmisi dan distribusi. Oleh karena itu bagian gudang akan selalu mengetahui penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.
b.    Fungsi Akuntansi
Fungsi ini dipegang oleh sub bagian pembukuan  dan pengolah data, segala pencatatan mulai dari peerolehan pemakaian, penyusutan dan pelepasannya dilaksanakan oleh sub bagian pembukuan dan pengolah data.
Pada PDAM Tirta Anom Banjar otorisasi dilakukan oleh Direktur Utama dan bagian-bagian lainnya yang berwenang dan memegang jabatan dalam setiap kegiatan perusahaan khususnya mengenai aktiva tetap, dimana dari mulai pembelian atau pengadaan aktiva tetap sampai pada pelepasannya tidak terlepas dari otoritas pimpinan perusahaan. Misalnya :
1)    Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh Direktur yang bersangkutan
2)    Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh Direktur Utama
3)    Surat pemerintah kerja di otorisasi oleh kepala bagian yang bersangkutan
4)    Surat Order pembelian di otorisasi oleh Direktur utama
5)    Laporan penerimaan barang di otorisasi oleh bagian penerimaan barang (tim pemeriksa)
6)    Bukti kas keluar di otorisasi oleh direktur utama
7)    Bukti memorial di otorisasi oleh bagian pembukuan
Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap di lakukan oleh sub bagian pembukuan dan unit pengolahan data yang dasarkan pada dokumen, sumber yang di otorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sahih.
Dokumen-dokumen yang digunakan adalah :
1)    Persetujuan anggaran
2)    Bukti kas keluar (Voucher)
3)    Surat Penawaran Harga
4)    Surat Pengajuan Perbaikan Aktiva Tetap
5)    Bukti penerimaan barang
Sedangkan untuk  catatan-catatan yang biasa digunakan adalah :
a.    Jurnal umum
b.    Buku besar
c.    Buku pembantu
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak di ciptakan cara-cara untuk menjamin praktek  yang sehat dalam pelaksanaannya.
Adapun cara yang dilakukan oleh PDAM Tirta Anom Banjar dalam menciptakan praktek  yang sehat adalah :
a.    Pengendalian fisik atas aktiva tetap
Pengendalian fisik atas aktiva tetap yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Anom Banjar adalah :
-    Pengendalian fisik terhadap aktiva tetap digudang dilakukan oleh  sub bagian gudang
-    Pengendalian fisik terhadap pemeliharaan aktiva tetap dilaksanakana oleh bagian pemeliharaan
-    Pengendalian fisik terhadap pencatatan dilaksanakan oleh sub bagian pembukuan dan pengolah data melalui pencocokan aktiva tetap secara fisik dengan kartu aktiva tetap
Pengendalian fisik atas catatan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Anom Banjar adalah
-    Untuk aktiva tetap yang berasal dari pembelian menggunakan persetujuan anggaran
-    Dokumen dan catatan disimpan di tempat aman dan dalam file komputer
-    Pengertian independen atas pelaksanaan pengelolaan aktiva tetap pada PDAM Tirta Anom Banjar dilakukan oleh satuan pengawas intern.
b.    Adanya kebijakan akuntansi tentang pemisahan
Pengeluaran modal (Capital Expenditure) dengan pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure). Yang dapat dikategorikan ke dalam pengertian barang modal (Aktiva Tetap) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang berwujud dalam bentuk siap pakai atau di bangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Barang-barang modal tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan diatas Rp. 500.000 dengan memperhatikan :
1.    Batas Minimal
2.    Ditetapkan dengan keputusan Direksi
Namun dengan demikian jika terdapat pembelian barang-barang tertentu yang harga satuannya dibawah Rp. 500.000,-  akan tetapi barang-barang tersebut lazimnya dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 1 (satu) buah sehingga melampaui nilai Rp. 500.000 maka transaksi pembelian tersebut harus dibukukan sebagai pengeluaran barang modal. Selanjutnya pembelian-pembelian di kemudian hari untuk menggantikan satuan-satuan yang rusak, dapat dibukukan sebagai pengeluaran biaya.
Pengeluaran-pengeluaran utuk penggantian komponen-komponen mesin atau instalasi  yang bersifat pemeliharaan rutin dibukukan sebagai biaya. Akan tetapi bila perbaikan/penggantian komponen yang dimaksud memberi tambahan masa atau nilai manfaat dari aktiva tersebut dan nilainya melebihi Rp. 500.000 seperti tersebut di atas agar dibukukan sebagai pengurang (debet) akumulasi penyusutan.
Jika terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk memudahkan instalasi dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud agar instalasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka biaya pemudahan dibukukan sebagai beban tahun berjalan (biaya). Khusus untuk pemindahan pipa-pipa distribusi yang harus dilakukan karena faktor-faktor diluar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya (misalnya karena pelebaran jalan tersebut) maka nilai buku dari instalasi yang digunakan harus dikeluarkan dari instalasi yang digantikan harus dikeluarkan dari harga perolehannya. Demikian untuk pengeluaran-pengeluaran renovasi, dianut perlakuan akuntansi yang sama.
Adapun perubahan naik turun jumlah aktiva tetap dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebagai berikut :
Tabel 2
Perubahan Naik Turun Aktiva Tetap
Tahun 2008 - 2010
Tahun    Jumlah    Persentase    Perubahan naik/turun    Keterangan
2008
2009
2010    16,308,176,298.09
14,798,414,479.07
14,392,348,494.73    35.84
32.53
31.63    -
3,31
0,9    -
Turun
Turun
    45,498,939,271.89    100    -    -
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perubahan dalam jumlah aktiva tetap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Perubahan jumlah aktiva tetap pada tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 3,31 % sedangkan untuk tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 0,9  % penurunan aktiva tetap tersebut dikarenakan perusahaan melakukan pengendalian intern dalam pengelolaan aktiva tetap.

E.    Penutup
1.    Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan secara umum struktur pengendalian intern aktiva tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Banjar telah dilaksanakan dengan cukup memadai oleh satuan pengawas intern yang dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas keuangan.
Struktur pengendalian intern aktiva tetap telah dilaksanakan dengan cukup memadai sehingga struktur pengendalian intern aktiva tetap yang efektif dan  efisien belum sepenuhnya terwujud. Semua karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Banjar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya belum  sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2.    Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis mencoba menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :
1.    Peningkatan struktur pengendalian intern aktiva  tetap pada PDAM Tirta Anom Banjar hendaknya dapat mendorong karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yag telah ditetapkan. Untuk itu perusahaan harus melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dari setiap bagian atau fungsi.
2.    Untuk lebih menjamin peranan pengendalian intern aktiva tetap yang ditetapkan dalam perusahaan, maka diperlukan pemeriksaan yang rutin sehingga penyelewengan atau penyimpangan dan kerusakan terhadap harta kekayaan perusahaan dapat dihindari.

F.    Daftar Pustaka

Hartadi, B. 2004. Auditing; Suatu Pendekatan Komprehensif Per Pos & Per Siklus, Edisi ke-2. Salemba Empat:Jakarta.
IAI. 2010. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). available online at:www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20Umum&id=71 (accessed October 2011)
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
La Midjan dan Azhar Susanto.2007. SIA Pendekatan Manual Penyusunan Metode-Metode Prosedur Edisi 8. Lingga Jaya.
Mulyadi. 2001. Sistem Perancangan dan pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
Soemarso S.R. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PDAM Tirta Anom Banjar berdasarkan SK Walikota Banjar Nomor 539/Kpts.269-HUK/XII tanggal 21 Desember 2004 tentang pengisian struktur organisasi.
Surakhmad.Winarno.1998. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, edisi kedelapan, Bandung: Tarsito (anggota IKAPI).
Theodorus M. Tuanakotta. 2002. Teori Akuntansi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Yusuf, A.Abadi, Rudi M. Tumbunan. 2003 : (Penterjemah : Sistem Informasi Akuntansi, Jilid 1,Edisi Indonesia, Jakarta:Indeks Kelompok Gramedia.
Zaki Baridwan. 2004. Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE.


Riwayat Penulis
Ade Suherman, S.Pd., M.Pd. Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh pada Program Studi Pendidikan Ekonomi-Akuntansi Universitas Galuh.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons