Posts
9:30 PM
Ade Suherman
Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mngukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan pengawasan anggaran adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan dan jika diproses melalui jalur hukum.
Prinsip-Prinsip Pengawasan
Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan da Kebudayaan (Rakernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berprientasi pada hal-hal berikut:
(1). Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi
(2). Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut meyamakan persepsi mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi
(3). Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen
(4). Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh
(5). Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
(6). Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi
(7). Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan
(8). Objektif dan komprehensif
(9). Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi
(10). Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat
(11). Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula
Prosedur pengawasan
Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:
(1). Memantau (monitoring)
(2). Menilai, dan
(3). Melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun haislnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya.
Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan kriteria-kriteria yang telah digariskan dalam perencanaan. Apakah terdapat penyimpangan (deviasi) maka diusahakan adanya perbaikan atau korelasi yang direkomendasikan kepada pimpinan evaluasi.
Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
(1). Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampel dengan hasil akhir yang diharapkan;
(2). Unsur adanya objek pengawasan yaitu sesuatu yang menjadi sasaraan pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran
(3). Ukuran atau standarisasi dari pengawasan;
(4). Teknik-teknik pengawasan.
Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu:
(1). Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu;
(2). Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan;
(3). Mengidentifikasikan penyimpangan (devisi)
(4). Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi
Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksanaan dilakukan oleh pihak luar lembaga (external audit), seperti BPK (badan pemeriksa keuangan) atau akuntan public yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.
Sasaran Pemeriksaan (Audit)
Salah satu kegiatan pemeriksaan keuangan dan ketaatan ada peraturannya (financial audit) yaitu pemeriksaan kas.
Menurut Nanag Fattah (2006:68) pemeriksaan kas dimaksudkan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada melalui catatannya.
Kas adalah harta lancar yang paling kikuid serta merupakan alat pembayaran yang diterima oleh semua pihak dan digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Pengertian kas dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai berikut : “Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan” (IAI, 1991, 29).
Hal penting menurut Munandar yaitu “Kas adalah harta lancar yang paling likuid serta merupakan bagian dari modal kerja yang sangat penting dalam perusahaan, karena itu perusahaan harus menyediakan kas yang memadai untuk keperluannya”.
Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, check yang belum disetor, simpanan dalam bentuk giro atau bilyet, traveller’s check, chasier’s check, bank draft, dan money order. (Zaki Baridwan, 2000:67 ).
Di dalam akuntansi istilah kas mengandung pengertian yang lebih luas karena meliputi juga “uang kertas, uang logam, check, pos wesel, simpanan di bank, dan segala sesuatu yang dapat disamakan dengan uang”. (Al Haryono Yusuf, 2004:12 )
Adapun kas merupakan “aktiva lancar yang dimiliki perusahaan” (H. Kusnadi, dkk, 2000:60).
Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran yang paling cair dan dapat diterima sehingga suatu setoran ke bank dengan jumlah besar nominalnya juga sebagai simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas memiliki arti penting dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Kekurangan kas dapat menghambat kegiatan perusahaan. Demikian pula bila uang kas yang tersedia terlalu banyak akan mengurangi kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan atau laba karena adanya uang kas yang menganggur. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan dan penanganan secara khusus terdapat kas agar kegiatan usaha suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Daftar Pustaka
Abin Syamsudin Makmun,1995. Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidian, Sarana Panca Karya, Bandung
Arief, F. 2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Arikunto, S. 1996. (tidak diterbitkan), Pengaruh Hasil Tes Akademik terhadap Kepribadian Mahasiswa. Laporan Penelitian.
________ 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta.
________2001. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang Tri Cahyono, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Penerbit IPWI.
Davis, Keith, & Newstorm, W., John. 1989. Human Behaviour At Work: Organizational Behaviour. New York: Mc Graw Hill International.
D. Sartika, Ike. 2002. Quality Service In Education. Edisi Khusus Untuk Kalangan Mahasiswa, Bandung: Kantor Yayasan Potensia.
Degeng, I N. S. 2001. Kumpulan Bahan Pembelajaran; Menuju Pribadi Unggul Melalui Perbaikan Proses Pembelajaran, LP3, UM, Malang.
Depdiknas. 2004. Manajemen Mutu Berbasais Sekolah . Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Fattah,N. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya.
George J. Mouly, 2000. Psychology for Effective Teaching, Holt Rinehart and Winstone, New York.
http://www.lpmpjabar.go.id
M. Surya, 1990. Profesionalismee Tenaga Kependidikan, Nine Karya Jaya, Jakarta
Marpadi, D. 2002. Pola Induk Sistem Pengujian Hasil KBM Berbasis Kemampuan Dasar, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
Morphet Edgar C. 1983. The Economic & Financing of Educationn (Four Edition). New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engetwood Cliffs.
Muhibbin, Syah, .2000. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
Muhamad Ali, 2002. Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung
Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi Jakarta : Salemba Empat.
________2002, Auditing, Jakarta : Salemba Empat.
Mudjito. 1993. Mutu Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta
Munandar,. 2004. Budgeting, Edisi Satu. Yogyakarta: BPFE.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab X Pasal 63 ayat 1
Purwanto, Ngalim. 2000. Adminitrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT. Rosda Karya.
Purwadarminta, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Robbin, S.P. 1998. Organization Behaviour: Controversies an Aplication. London: Prentice Hall International. Inc.
________2002. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan aplikasi Jilid Dua. Edisi Kedelapan. Jakarta: Prehallindo.
Sallis E. 2007. Total Quality Management in Education. Jogjakarta: Ircisod.
Sardiman.1987. Motivasi dan Interaksi. Bandung: Pustaka Karya.
Singaribun S., Sofian E. 1989. Validitas dan Reliabilitas Instrumen-Penelitian, Jakarta:LP3ES.
Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Sutrisno, H. 1976, Metodologi Research, Jilid I. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
Riyanto, B. 1997, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE.
Ruseffendi, H.E.T., 1993. Statistika Dasar untuk Penelitian Pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
Sudjana, 2002, Manejemen Program Pendidikan, Bandung, Falah Prodaction.
Sallis, E., (1993). Total Quality Management In Education. London
Umaedi. 1999. Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Jakarta: Depdikbud.
Soetjipto, 1999 Profesi Keguruan, Jakarta : Proyek Peningkatan Muru Tenaga Kependidikan , Depdiknas. Jakarta
Sardiman, Motivasi dan Interaksi, Pustaka Karya, Bandung, 1998
W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, Gramedia, Jakarta, 1984
_________2000. Psikologi Pengajaran, Grasindo, Jakarta
Zaki Baridwan, 2000. Intermediate Accounting. Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta
Prinsip-Prinsip Pengawasan
Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan da Kebudayaan (Rakernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berprientasi pada hal-hal berikut:
(1). Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi
(2). Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut meyamakan persepsi mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi
(3). Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen
(4). Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh
(5). Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
(6). Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi
(7). Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan
(8). Objektif dan komprehensif
(9). Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi
(10). Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat
(11). Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula
Prosedur pengawasan
Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:
(1). Memantau (monitoring)
(2). Menilai, dan
(3). Melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun haislnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya.
Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan kriteria-kriteria yang telah digariskan dalam perencanaan. Apakah terdapat penyimpangan (deviasi) maka diusahakan adanya perbaikan atau korelasi yang direkomendasikan kepada pimpinan evaluasi.
Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
(1). Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampel dengan hasil akhir yang diharapkan;
(2). Unsur adanya objek pengawasan yaitu sesuatu yang menjadi sasaraan pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran
(3). Ukuran atau standarisasi dari pengawasan;
(4). Teknik-teknik pengawasan.
Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu:
(1). Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu;
(2). Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan;
(3). Mengidentifikasikan penyimpangan (devisi)
(4). Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi
Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksanaan dilakukan oleh pihak luar lembaga (external audit), seperti BPK (badan pemeriksa keuangan) atau akuntan public yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.
Sasaran Pemeriksaan (Audit)
Salah satu kegiatan pemeriksaan keuangan dan ketaatan ada peraturannya (financial audit) yaitu pemeriksaan kas.
Menurut Nanag Fattah (2006:68) pemeriksaan kas dimaksudkan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada melalui catatannya.
Kas adalah harta lancar yang paling kikuid serta merupakan alat pembayaran yang diterima oleh semua pihak dan digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Pengertian kas dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai berikut : “Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan” (IAI, 1991, 29).
Hal penting menurut Munandar yaitu “Kas adalah harta lancar yang paling likuid serta merupakan bagian dari modal kerja yang sangat penting dalam perusahaan, karena itu perusahaan harus menyediakan kas yang memadai untuk keperluannya”.
Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, check yang belum disetor, simpanan dalam bentuk giro atau bilyet, traveller’s check, chasier’s check, bank draft, dan money order. (Zaki Baridwan, 2000:67 ).
Di dalam akuntansi istilah kas mengandung pengertian yang lebih luas karena meliputi juga “uang kertas, uang logam, check, pos wesel, simpanan di bank, dan segala sesuatu yang dapat disamakan dengan uang”. (Al Haryono Yusuf, 2004:12 )
Adapun kas merupakan “aktiva lancar yang dimiliki perusahaan” (H. Kusnadi, dkk, 2000:60).
Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran yang paling cair dan dapat diterima sehingga suatu setoran ke bank dengan jumlah besar nominalnya juga sebagai simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas memiliki arti penting dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Kekurangan kas dapat menghambat kegiatan perusahaan. Demikian pula bila uang kas yang tersedia terlalu banyak akan mengurangi kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan atau laba karena adanya uang kas yang menganggur. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan dan penanganan secara khusus terdapat kas agar kegiatan usaha suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Daftar Pustaka
Abin Syamsudin Makmun,1995. Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidian, Sarana Panca Karya, Bandung
Arief, F. 2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Arikunto, S. 1996. (tidak diterbitkan), Pengaruh Hasil Tes Akademik terhadap Kepribadian Mahasiswa. Laporan Penelitian.
________ 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta.
________2001. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang Tri Cahyono, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Penerbit IPWI.
Davis, Keith, & Newstorm, W., John. 1989. Human Behaviour At Work: Organizational Behaviour. New York: Mc Graw Hill International.
D. Sartika, Ike. 2002. Quality Service In Education. Edisi Khusus Untuk Kalangan Mahasiswa, Bandung: Kantor Yayasan Potensia.
Degeng, I N. S. 2001. Kumpulan Bahan Pembelajaran; Menuju Pribadi Unggul Melalui Perbaikan Proses Pembelajaran, LP3, UM, Malang.
Depdiknas. 2004. Manajemen Mutu Berbasais Sekolah . Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Fattah,N. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya.
George J. Mouly, 2000. Psychology for Effective Teaching, Holt Rinehart and Winstone, New York.
http://www.lpmpjabar.go.id
M. Surya, 1990. Profesionalismee Tenaga Kependidikan, Nine Karya Jaya, Jakarta
Marpadi, D. 2002. Pola Induk Sistem Pengujian Hasil KBM Berbasis Kemampuan Dasar, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
Morphet Edgar C. 1983. The Economic & Financing of Educationn (Four Edition). New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engetwood Cliffs.
Muhibbin, Syah, .2000. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
Muhamad Ali, 2002. Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung
Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi Jakarta : Salemba Empat.
________2002, Auditing, Jakarta : Salemba Empat.
Mudjito. 1993. Mutu Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta
Munandar,. 2004. Budgeting, Edisi Satu. Yogyakarta: BPFE.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab X Pasal 63 ayat 1
Purwanto, Ngalim. 2000. Adminitrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT. Rosda Karya.
Purwadarminta, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Robbin, S.P. 1998. Organization Behaviour: Controversies an Aplication. London: Prentice Hall International. Inc.
________2002. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan aplikasi Jilid Dua. Edisi Kedelapan. Jakarta: Prehallindo.
Sallis E. 2007. Total Quality Management in Education. Jogjakarta: Ircisod.
Sardiman.1987. Motivasi dan Interaksi. Bandung: Pustaka Karya.
Singaribun S., Sofian E. 1989. Validitas dan Reliabilitas Instrumen-Penelitian, Jakarta:LP3ES.
Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Sutrisno, H. 1976, Metodologi Research, Jilid I. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
Riyanto, B. 1997, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE.
Ruseffendi, H.E.T., 1993. Statistika Dasar untuk Penelitian Pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
Sudjana, 2002, Manejemen Program Pendidikan, Bandung, Falah Prodaction.
Sallis, E., (1993). Total Quality Management In Education. London
Umaedi. 1999. Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Jakarta: Depdikbud.
Soetjipto, 1999 Profesi Keguruan, Jakarta : Proyek Peningkatan Muru Tenaga Kependidikan , Depdiknas. Jakarta
Sardiman, Motivasi dan Interaksi, Pustaka Karya, Bandung, 1998
W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, Gramedia, Jakarta, 1984
_________2000. Psikologi Pengajaran, Grasindo, Jakarta
Zaki Baridwan, 2000. Intermediate Accounting. Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta
Posted in: Pengawasan Anggaran
0 comments:
Post a Comment
Bagi Pengunjung dan mengambil data dari Blog ini, Untuk Perbaikan artikel-artikel di atas DIWAJIBKAN BERKOMENTAR, Trms..Wassalam